[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3e9bb37-311a-4d9e-8c2e-7a92d7a8c2db","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan","short_title","Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2023","number","2","year","2023","published_date","2023-03-09","effective_date","2023-03-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","696d3673-ce70-485b-a0dd-fd8c9dfb493f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan","short_name","Peraturan BPK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","BPK RI","place_of_enactment","Jakarta","theme","Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN – PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK – BESARAN – PERSYARATAN – TATA CARA – TARIF – NOL RUPIAH – NOL PERSEN – PNBP
2023
Peraturan BPK NO. 2, LN 2023/NO. 6/BPK, TLN NO. 31/BPK, 8 HLM.
Peraturan BPK TENTANG Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan. \n Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 69 Tahun 2020; PP No. 81 Tahun 2021; dan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2023. \n Peraturan BPK ini mengatur mengenai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di BPK. Dengan pertimbangan tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). “Pertimbangan tertentu” tersebut dimaksudkan antara lain untuk memberikan pengetahuan dan peningkatan kapasitas tentang pemeriksaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara kepada pelajar, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, tokoh masyarakat, pekerja sosial, dan pihak lain yang ditentukan BPK. Jenis PNBP yang dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) meliputi: 1) Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berupa Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara; 2) Jasa Penilaian Kompetensi berupa Penilaian Kompetensi Individu dan Penilaian Potensi; dan 3) Jasa Pengembangan Aplikasi Audit berupa jasa pengembangan Aplikasi Audit Modul Standar. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2023. \n Lampiran file: 20 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 8; penjelasan hlm 9 s.d. 11; dan Lampiran hlm 12 s.d. 20) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mengatur tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). \n\n Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan, serta sebagai wujud komitmen BPK untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan PNBP melalui penguatan tata kelola PNBP.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Jenis PNBP yang dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), yaitu:\n - Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berupa Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara.\n - Jasa Penilaian Kompetensi berupa Penilaian Kompetensi Individu dan Penilaian Potensi.\n - Jasa Pengembangan Aplikasi Audit berupa jasa pengembangan Aplikasi Audit Modul Standar.\n2. Persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis-jenis PNBP tersebut, termasuk persyaratan bagi pemohon (pelajar, mahasiswa, anggota LSM, jurnalis, tokoh masyarakat, pekerja sosial, aparatur sipil negara, kementerian/lembaga/pemerintah daerah) dan tata cara pengajuan permohonan.\n3. Tarif Rp0,00 dapat dikenakan pada Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara yang dilaksanakan dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh, Jasa Penilaian Kompetensi, dan Jasa Pengembangan Aplikasi Audit Modul Standar. Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara yang dilaksanakan dengan Metode Pembelajaran Klasikal/Tatap Muka dapat dikenakan tarif 30% dari tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE SUPREME AUDIT BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2023
CONCERNING
THE AMOUNT, REQUIREMENTS, AND PROCEDURES FOR
IMPOSING TARIFFS ON NON-TAX REVENUE
UP TO Rp0.00 (ZERO RUPIAH) OR 0% (ZERO PERCENT)
APPLICABLE TO THE SUPREME AUDIT BOARD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE SUPREME AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 5 paragraph (2)
of Government Regulation Number 81 of 2021 concerning Types
and Tariffs on Types of Non-Tax State Revenue that
Apply to the Supreme Audit Board, it is necessary to stipulate
a Regulation of the Supreme Audit Board regarding the Amount,
Requirements, and Procedures for Imposing Tariffs on Revenue
Non-Tax State up to Rp0.00 (Zero Rupiah) or
0% (Zero Percent) Applicable to the Supreme Audit
Board;

In view of:

Law Number 15 of 2006 concerning the Supreme
Audit

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3e9bb37-311a-4d9e-8c2e-7a92d7a8c2db","actionData","errors"]