[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3e71e13-8f5f-4b9c-8c17-08006c9cbd8a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2011","number","2","year","2011","published_date","2011-02-22","effective_date","2011-02-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"c82acea7-58a7-4480-93b3-3f481831e5d5","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat","place_of_enactment","Kuala Tungkal","theme","PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - MENARA TELEKOMUNIKASI
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2011/ NO 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pengaturan penempatan lokasi pembangunan Menara dan pemanfaatan menara telekomunikasi secara tertib, teratur, serasi dengan lingkungan serta telah memenuhi aspek hukum, persyaratan administratif dan teknis, dipandang perlu melakukan pengaturan terhadap kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi \n UU Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1965; UU Nomor 5 Tahun 1999; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2008; PP Nomor 52 Tahun 2000; PP Nomor 53 Tahun 2000; PP Nomor 36 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; KM Nomor 49 Tahun 2000; KM Nomor 10 Tahun 2005; Perkominfo Nomor 02/ PER/M.KOMINFO/04/2008; Perkominfo Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 \n PERDA ini Mengatur Mengenai Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi; Meliputi Asas, Tujuan,dan Ruang Lingkup; Pembangunan Menara; Penggunaan Menara Bersama; Prinsip Penggunaan Menara Bersama; Pengecualian; Izin Mendirikan Bangunan Menara; Program Pertanggungan; Pemeliharaan Menara; Persebaran dan Ketentuan Teknis; Kewajiban; Ketentuan Larangan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2011. \n Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n 10 hlmn \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Latar belakangnya adalah untuk mengatur penempatan lokasi pembangunan menara dan pemanfaatan menara telekomunikasi agar tertib, teratur, serasi dengan lingkungan, serta memenuhi aspek hukum, administratif, dan teknis.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan menara telekomunikasi, meliputi:

Perizinan: Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Menara) yang diajukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan umum dan tambahan.
Pembangunan Menara: Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah atau bangunan gedung dengan memperhatikan standar baku, keamanan lingkungan, dan faktor-faktor konstruksi.
Penggunaan Menara Bersama: Menara harus digunakan secara bersama untuk efisiensi, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi lain tanpa diskriminasi.
Kewajiban Pemilik/Pengelola Menara: Membangun sesuai ketentuan teknis, memanfaatkan sesuai peruntukannya, melakukan perawatan berkala, membayar pajak/retribusi, memperbaiki menara yang tidak laik fungsi, dan membongkar menara yang tidak laik fungsi atau membahayakan.
Larangan: Penyelenggara telekomunikasi dilarang menyelenggarakan telekomunikasi tanpa izin, mendirikan menara tanpa IMB Menara, dan menggunakan menara tidak sesuai peruntukannya.

","transitional_provisions","1. Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara telekomunikasi dan telah membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Penyelenggaa Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin, dan tidak memproses perizinannya paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan akan dilakukan pembongkaran.","sanctions","1. Setiap pemilik dan/atau pengguna menara yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara telekomunikasi dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembongkaran bangunan menara jika teguran tidak diindahkan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF TANJUNG JABUNG BARAT REGENCY
REGIONAL REGULATION OF TANJUNG JABUNG BARAT REGENCY
NUMBER 2 OF 2011
CONCERNING
PROVISION OF TELECOMMUNICATION TOWERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANJUNG JABUNG BARAT

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to regulate the placement of Tower construction locations and the utilization of telecommunication towers in an orderly, regular, harmonious manner with the environment and to meet legal aspects, administrative and technical requirements, it is deemed necessary to regulate telecommunication tower construction activities in Tanjung Jabung Barat Regency;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Provision of Telecommunication Towers;

In view of:

Law Number 12 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3e71e13-8f5f-4b9c-8c17-08006c9cbd8a","actionData","errors"]