[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3d80fae-fbe0-48a3-8571-dc77560a0f8b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo No. 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-12-29","effective_date","2016-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karo","place_of_enactment","Kabanjahe","theme","Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2016/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa\r\n
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa keberhasilan program pembangunan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sangat ditentukan oleh adanya partisipasi masyarakat dan adanya program pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;\r\nb.\tbahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, memerlukan peningkatan pendapatan untuk kemajuan masyarakat dan pemerintahan desa yang bersangkutan, diantaranya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; \r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.\r\n \n Dasar hukum:\r\n1.\tPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1092);\r\n3.\tUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);\r\n4.\tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n5.\tPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);\r\n6.\tPeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang definisi istilah, pendirian BUMDesa, Pengurusan dan Pengelolaan BUMDesa, Modal BUMDesa, pembinaan dan Pengawasan, serta Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2008 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n BUMDesa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan kegiatannya. \n 11 Hlm, Penjelasan: 3 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2008 Nomor 15)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Karo. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan desa.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Pendirian BUMDesa:** BUMDesa didirikan berdasarkan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan inisiatif pemerintah desa, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan penyertaan modal. Pendirian disepakati melalui Musyawarah Desa.\n2. **Pengurusan dan Pengelolaan BUMDesa:** Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi pemerintahan desa dan terdiri dari penasihat (ex officio oleh Kepala Desa), pelaksana operasional, dan pengawas. Pelaksana operasional bertugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pengawas mewakili kepentingan masyarakat dan menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDesa.\n3. **Modal BUMDesa:** Modal awal BUMDesa bersumber dari APBDesa dan dapat terdiri dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa.\n4. **Jenis Usaha BUMDesa:** BUMDesa dapat menjalankan berbagai jenis usaha, termasuk bisnis sosial, penyewaan, perantara, perdagangan, keuangan, dan usaha bersama.\n5. **Alokasi Hasil Usaha BUMDesa:** Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan dikurangi biaya dan kewajiban. Pembagian hasil usaha ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.\n6. **Kepailitan BUMDesa:** Kerugian BUMDesa menjadi beban BUMDesa. Jika tidak dapat ditutupi, BUMDesa dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa dan dapat dibubarkan dengan Peraturan Desa.","transitional_provisions","1. BUMDesa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan kegiatannya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARO
PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF KARO REGENCY
NUMBER 06 OF 2016
CONCERNING
ESTABLISHMENT, MANAGEMENT, ADMINISTRATION AND DISSOLUTION OF
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARO,

\n\n \n \n

Considering:

that the success of development programs and efforts to improve the welfare of rural communities is highly determined by community participation and the existence of community empowerment programs as mandated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages;
that the village as a legal community authorized to regulate and manage the interests of the local community, requires increased income for the advancement of the community and the village government concerned, including by establishing Village-Owned Enterprises in accordance with the needs and potential of the village;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3d80fae-fbe0-48a3-8571-dc77560a0f8b","actionData","errors"]