[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3d736e3-8510-4275-8b33-04cdbf529ee0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian dan Pemanfaatan Alat Berat Milik Daerah Kota Banjarbaru","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2006","number","07","year","2006","published_date","2006-07-07","effective_date","2006-07-14","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Retribusi Pemakaian dan Pemanfaatan Alat Berat Milik Daerah Kota Banjarbaru","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LD.2006/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemakaian dan Pemanfaatan Alat Berat Milik Daerah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:	\n \n Bahwa alat berat merupakan aset kekayaan daerah yang perlu dikelola penggunaannya sehingga merupakan potensi yang dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi daerah; \r\nBahwa sebagai upaya untuk mengoptimalkan dan menggali pendapatan asli daerah dipadang perlu memungut jasa pemakaian alat berat milik daerah dalam bentuk sewa pemakaiannya;\r\nBahwa untuk maksud huruf a, b konsideran di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\n \n Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Pekerjaan Umun Nomor 585/KPTS/ 1988 ; .Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2001; .Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001. \n Peraturan ini Tentang Retribusi Pemakaian dan Pemanfaatan Alat Berat:\r\nKetentuan Umum;\r\nNama,Objek danSubjek Retribusi;\r\nGolongan Retribusi;\r\nTata Cara Persyaratan Penggunaan Pemakaian dan Pemanfaatan Alat Berat;\r\nCara Mengukur Tingkah Penggunaan Jasa;\r\nPrinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;\r\nStruktur dan Besarnya Tarif Penyewaan Alat Berat;\r\nMasa Penyewaan;\r\nSaat Retsibusi Terhutang;\r\nTata Cara Memungut Retsibusi; \r\nTata Cara Pembayaran; \r\nInstansi Pemungut;\r\nTata Cara Penagihan;\r\nKeberatan;\r\nPengembalian Kelebihan Pembayaran;\r\nKadaluarsa Penagihan;\r\nPembinaan dan Pengawaan;\r\nKetentuan Pidana;\r\nKetentuan Penyidikan;\r\nKetentuan Peralihan;\r\nKetentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2006. \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2006 mengatur tentang Retribusi Pemakaian dan Pemanfaatan Alat Berat Milik Daerah. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mengelola aset daerah berupa alat berat agar memberikan keuntungan dan manfaat bagi daerah, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan retribusi sewa alat berat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Objek Retribusi: Izin pemanfaatan, penggunaan, dan pemakaian alat berat milik daerah.
Subjek Retribusi: Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pemanfaatan, penggunaan, dan pemakaian alat berat.
Tata Cara Penggunaan: Penggunaan alat berat harus memperoleh izin dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, dengan memenuhi kesanggupan perjanjian sewa dan membayar retribusi.
Perjanjian Sewa: Pemakaian alat berat dilaksanakan melalui surat perjanjian kontrak yang memuat hak dan kewajiban pemakai atau penyewa.
Tarif Retribusi: Besarnya tarif retribusi tercantum dalam lampiran peraturan daerah dan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan standarisasi sewa alat berat di pasaran.
Masa Sewa: Jangka waktu sewa ditetapkan sesuai kesepakatan dalam perjanjian sewa menyewa.
Saat Terutang Retribusi: Retribusi terutang pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran retribusi dilunasi sekaligus dan disetorkan ke kas daerah.
Keberatan: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Walikota.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin dan kontrak sewa pemakaian alat berat milik daerah yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan sebelumnya tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakukanya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat (1), pasal 9 ayat (1) pasal 10 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (limapuluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/23451/perda-kota-banjarbaru-no-5-tahun-2011","3a656507-c1dc-4ebf-a3a1-ffb372cb6281","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 07 OF 2006
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGE FOR THE USE AND UTILIZATION
OF HEAVY EQUIPMENT OWNED BY THE REGION OF BANJARBARU CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

That heavy equipment is a regional asset that needs to be managed for its use so that it is a potential that can be profitable and beneficial for the region
That as an effort to optimize and explore the original regional income, it is deemed necessary to collect fees for the use of regional-owned heavy equipment in the form of rental for its use.
That for the purposes of letters a, b of the considerations above, it needs to be regulated and stipulated by a Regional Regulation.

In view of:

Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1999 concerning the Establishment of the Level II Municipality of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3d736e3-8510-4275-8b33-04cdbf529ee0","actionData","errors"]