[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3c8edca-73a0-49da-a60a-ab2b3c321cc3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia","short_title","Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959","number","5","year","1959","published_date","1959-06-26","effective_date","1959-07-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","29a3eb5d-4138-4e49-bc82-02f27401caa4","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang Darurat","short_name","UUDrt","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1959
Undang-undang Darurat NO. 5, LN. 1959/ No.45 , TLN NO. 1790, LL SETNEG : 7 HLM
Undang-undang Darurat TENTANG Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 44) tentang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-undang ini dibuat untuk memberikan tanda kehormatan tertinggi, yaitu Bintang Republik Indonesia, kepada individu yang berjasa sangat luar biasa bagi negara. Tujuan utamanya adalah untuk menghargai jasa-jasa yang sangat luar biasa terhadap nusa dan bangsa.

Ketentuan Substansial: Bintang Republik Indonesia dibagi menjadi lima kelas dan memiliki desain serta ukuran yang spesifik. Presiden dan Wakil Presiden secara otomatis menerima kelas tertentu dari bintang ini. Bintang ini juga dapat diberikan kepada warga negara asing yang berjasa luar biasa. Pemberian bintang dilakukan oleh Presiden berdasarkan usulan Dewan Menteri dan pertimbangan Dewan Tanda-tanda Kehormatan. Hak memakai bintang dapat dicabut jika syarat-syarat tidak lagi dipenuhi. Pemilik bintang berhak atas pemakaman dengan biaya negara dan, untuk kelas tertentu, dengan kehormatan militer. Pemilik bintang kelas empat atau lima dapat menerima uang hadiah bulanan yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1959
TENTANG
TANDA KEHORMATAN BINTANG REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa perlu mengadakan suatu tanda kehormatan untuk menghargai
jasa-jasa yang sangat luar biasa terhadap nusa dan bangsa;
bahwa sudah selayaknya tanda kehormatan tersebut mempunyai
derajat yang tertinggi;
bahwa sesuai dengan derajat yang tertinggi itu sepantasnya tanda
kehormatan itu disebut \"Bintang Republik Indonesia\";
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak tanda kehormatan
tersebut perlu diatur dengan segera;

Mengingat :

Pasal 87 dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;
Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun
1959 No. 44) tentang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda
Kehormatan;
Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957
No. 101);

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidang-sidangnya pada tanggal 8 Mei 1959 dan
tanggal 26

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3c8edca-73a0-49da-a60a-ab2b3c321cc3","actionData","errors"]