[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3c57809-3829-4ebb-ba26-c9c7578915f7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dan Fasilitas Lainnya Pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2007","number","2","year","2007","published_date","2007-02-01","effective_date","2007-02-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Garut","place_of_enactment","Tarogong Kidul","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan Dan Fasilitas Lainnya Pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2007/2 SERI C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan Dan Fasilitas Lainnya Pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2007. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum dr.Slamet Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 91).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk memenuhi tuntutan peningkatan pelayanan kesehatan yang prima, yang memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang kesehatan. Peningkatan ini didukung oleh dana operasional yang signifikan.

Obyek retribusi meliputi setiap pemberian pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit, termasuk pelayanan rawat jalan (kunjungan poliklinik, tindakan medik), tarif rawat inap (kelas perawatan, perawatan intensif), pemeriksaan penunjang medik (laboratorium, radiologi), pelayanan rehabilitasi medik dan mental, diagnostik elektromedik, tindakan medik operatif (kebidanan, ginekologi, bedah), Instalasi Farmasi, Instalasi Kamar Jenazah (penitipan, penyimpanan, pemulasaraan jenazah, visum et refertum), serta fasilitas lainnya (pelayanan gizi, pengujian kesehatan, ambulance, parkir, sewa ruang rapat, asrama, MCK non pasien). Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit.

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Tingkat penggunaan jasa ditentukan oleh Badan Pengelola RSU dr. Slamet. Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan, dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Komponen tarif terdiri dari jasa prasarana dan sarana (JPSS) dan jasa pelayanan (JP).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GARUT REGENCY REGIONAL GAZETTE
NUMBER 2 2007 SERIES C

GARUT REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 2 YEAR 2007
ON
FEES FOR HEALTH SERVICES AND OTHER FACILITIES
AT THE MANAGEMENT BOARD OF dr. SLAMET GENERAL HOSPITAL
GARUT REGENCY

WITH THE BLESSINGS AND GRACE OF GOD
SUBHANAHU WATA'ÁLA

THE REGENT OF GARUT,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to meet the demands for improving excellent health services, it is necessary to strive for improving the quality and quantity of human resources as well as health supporting facilities and infrastructure;
that the improvement as intended in letter a above, needs to be supported by operational funds that are very significant with the development of circumstances;
that Garut Regency Regional Regulation Number 29 of 2001 is no longer in accordance with the demands of operational needs, so it is necessary to review it;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3c57809-3829-4ebb-ba26-c9c7578915f7","actionData","errors"]