[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3c07d89-a0e9-43e7-b3b3-d903e119cb6d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2017","number","13","year","2017","published_date","2017-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palopo","place_of_enactment","Palopo","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2017/No.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pemerintah Daerah Kata Palopo telah \r\nmenetapkan Pera tu ran Dae rah Nomor 3 Tahun 2012 \r\ntentang Retribusi Jasa Usaha, masih belurn \r\nmengakomodir beberapa jenis usaha yang menjadi objek \r\nRetribusi Jasa Usaha serta tarif Retribusi Jasa Usaha \r\nyang lama sudah tidak sesuai lagi dengan \r\nperkembangan kondisi ekonomi saat ini, sehingga \r\nPeraturan Daerah Kota Palo po Nomor 3 Tahun 2012 \r\ntentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah dan ditinjau \r\nkembali; \r\nb. bahwa berdasarkan pertirnbangan dalarn huruf a, perlu \r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas \r\nPeraturan Daerah Kata Palopo Nomor 3 Tahun 2012 \r\ntentang Retribusi Jasa Usaha. \n I. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. \t\tUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik\tIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan\t Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n\r\n3. \tUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Marnasa dan Kata Palopo di \tProvinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik\tIndonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tarnbahan\t Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);\r\n\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik \r\n \n Dengan Persetujuan Bersama\r\n\r\nDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAWPO\r\n\r\ndan\r\nWALIKOTA PAWPO MEMUTUSKAN :\r\n \r\nMenetapkan\r\n \r\nPERATURAN DAERAH TENT.ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENT.ANG RETRIBUSI JASAUSAHA\r\n\r\nPasal I \r\n\r\nBeberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun\r\n2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daera.h Kota Palopo Tahun\r\n2012 Nomor 03 Seri C Nomor 103) diubah sebagai berikut:\r\n\r\n1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:\r\n\r\nPasal 2\r\n\r\n(1) Golongan retribusi ini adalah Retribusi Jasa Usaha\r\n(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:\r\na. dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah;\r\nb. dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan;\r\nc. dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan terminal;\r\nd. dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi\r\natas tempat khusus parkir;\r\ne. dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan temak;\r\nf. dengan nama retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut\r\nretribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan;\r\ng. dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olah raga dipungut\r\nretribusi atas pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan\r\nolahraga;\r\nh. dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah\r\ndipungut retribusi atas penjualan produksi usaha pemerintah\r\ndaerah; \r\n2. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu (1) bagian yakni bagian ketujuh A dan ditambah 2 (dua) Pasal yakni Pasal 16 A dan Pasal 16 B sehingga berbunyi sebagai berikut:\r\n\r\nBagian Ketujuh A\r\nRetribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah\r\n\r\nPasal 16 A\r\n\r\n(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.\r\n(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada\r\nayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.\r\n\r\nPasal 16 B\r\n\r\n(1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/membeli basil penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.\r\n(2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati/membeli hasil\r\nproduksi usaha Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan\r\nperaturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.\r\n\r\n3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:\r\n\r\nPasal 20\r\n\r\nStruktur dan besamya tarif retribusi pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.\r\n\r\n4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:\r\n\r\nPasal 21\r\n\r\nStruktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan lkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini\r\n\r\n5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:\r\n\r\nPasal 24\r\n\r\nStruktur dan besamya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. \r\n\r\n6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:\r\nPasal 25\r\n\r\nStruktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.\r\n\r\n7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:\r\nPasal26\r\n\r\nStruktur dan besarnya tarif Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.\r\n\r\n8. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan l (satu) bagian yakni bagian ketujuh A dan ditambahkan l (satu) Pasal yakni Pasal 26 A sehingga berbunyi sebagai berikut :\r\n\r\nBagian Ketujuh A\r\nRetribusi Hasil Penjua1an Produksi Usaha Daerah\r\n\r\nPasal 26 A\r\n\r\nBesarnya \tTarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.\r\n\r\nPasal II\r\n\r\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n\r\nAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan\r\nK,-ata Palop-o. -\r\nPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah \r\nTc '< .� ...RIKSA Pf-. :.F i 1_:i.• ,;1,..1,..,\r\n1. Sekrclsris Kola ,\r\n\r\n2. Asis!cn ........ ./.. ........\r\nj 3. K2:rg ..... f/.t!.r.!!.M. I·'{..,\r\nM �- l'.i>il!blG •.•.. f.l:fP...... I\r\nDiundan kan di Palop,u\r\npada tari/!,gal 28 Desemb er 2017 \r\nPit. SE ARIS DAERAH KOTA PALOPO,\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nJAM LUDDIN\r\n \r\nDitetapkan di Palopo\r\npada tanggal 28 De s ember 20 1 7\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n. JUDAS AMIR \r\n\r\nLEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 13 \r\nNOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO PROVJNSI SULAWESI\r\nSELATAN B.HK.HAM.13.231.17 \r\nPENJELASAN ATAS\r\nPERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 13 TABUN 2017\r\nTENTANG\r\n\r\nPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 03 TAHON 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAIIA\r\n\r\nI. PENJELASAN UMUM\r\n\r\nDalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggaran urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyaraka.t.\r\n\r\nTerbentuknya Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan., membawa konsekwensi telah dapat dilaksanakannya kewenangan untuk menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kemandiriannya sebagai Daerah Otonom.\r\n\r\nYang dengan kewenangan tersebut, Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan pemungutannya.\r\n\r\nHasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah dan diharapk.an dapat memenuhi kebutuhan pengeluaran tersebut.\r\n\r\nSelanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif.\r\n\r\n\r\n\r\nII. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL\r\nPasal I Cukup Jelas\r\nPasal II Cukup Jelas\r\n\r\n\r\n\r\nTAMBABAN LEMBA.RAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 13 \r\nLAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR : 13 TAHUN 2017\r\nTANGGAL : 28 Desember 2017\r\nTENTANG : Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo\r\nNomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa\r\nUsaha\r\n\r\nA. Pemakaian Kekayaan Daerah dari benda yang tidak bergerak\r\n\r\nNo.\tJenis Retribusi\tTarif\r\n1.\tTanah:\r\n\r\na. Retrlbusi Tanah/ pelataran untuk penumpukan, peletakan dan penyimpanan barang sebesar :\t\r\n\r\nRp500,00/m2/hari\r\n\tb. Retribusi tanah/ pelataran :\r\n\r\n1) Yang dipergunakan untuk berjualan dan usaha lainnya\t\r\n\r\nRp500,00/m2/hari\r\n\t2) Yang dipergunakan untuk tiang MICRO CELL POLE\tRp2.000,00/m2 /hri\r\n\t3) Yang dipergunakan untuk tempat penjemuran basil\r\nperikanan pada ruang terbuka\tRpS0,00 /m2/hari\r\n\t4) Yang dipergunakan untuk penumpukan barang pada ruang terbuka beratap di areal Tempat Pelelangan ikan\tRp500,00I m2/hari\r\n\t5) Yang dipergunakan untuk penumpukan barang pada ruang terbuka tidak beratap di areal Tempat Pelelangan Ikan\t\r\n\r\nRp250,00/m2/hari\r\n\t6) Sewa Tambak\tRp7.500.000,00/ha/\r\nthn\r\n2.\tPemakaian Gedung/Bangunan :\r\na. Tarif Gedung SCC :\r\n\r\n1) Pemakaian gedung lantai Bawah ruangan GB\r\ndipungut uang sewa siang/malam sebagai berikut :\r\na) untuk Retribusi pamakaian Gedung\t\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nRpl.000.000,00\r\n\tb) untuk pemakaian sound system\tRpS00.000,00\r\n\tc) untuk pemakaian kursi/unit\tRp2.000,00\r\n\td) untuk charge dekorasi\tRpS00.000,00\r\n\te) untuk pemakaian air\tRpS00.000,00\r\n\t2) Pemakaian gedung lantai Atas ruangan GB\r\ndipungut uang sewa siang/ malam sebagai berikut :\r\n\r\na) untuk Retribusi pamakaian Gedung\t\r\n\r\n\r\n\r\nRpl.000.000,00\r\n\tb) untuk pemakain sound system\tRpS00.000,00\r\n\tc} untuk pemakaian kursi/unit\tRp2.000,00\r\n\td) untuk charge dekorasi\tRpS00.000,00\r\n \r\n\r\ne) untuk pemakaian air\tRpS00.000,00\r\n3) Pemakaian gedung ruangan A,B,C,D,E dan F\r\ndipungut uang sewa siang/ malam sebagai berikut :\r\n\r\na) untuk Retribusi pamakaian Gedung\t\r\n\r\n\r\n\r\nRpS00.000,00\r\nb) untuk pemakaian sound system\tRp300.000,00\r\nc) untuk pemakaian lrursi/unit\tRp2.000,00\r\n4) Bagi Pengguna Gedung sec Iantai bawah Ruangan\r\nGB untuk acara perkawinan yang ingin\r\nmenggunakan lantai atas Ruangan GA untuk acara\r\nakad nikah dikenakan biaya tambahan\tRpS00.000,00\r\n5) Bagi penggunaan kegiatan pameran dan sejenisnya yang dilaksanakan didalam Gedung dikenakan biaya per stand\tRpS00.000,00\r\n6) Bagi penggunaan khusus pelataran Gedung SCC\r\ndikenakan biaya per stand\tRplS0.000,00\r\nb. Gedung Olah Raga\r\n\r\n1) Bulutangkis\r\n\r\n2) Futsal\r\n\r\n3) Volly\r\n\r\n4) Bela diri\r\n\r\n5) Basket\r\n\r\n6) Olahraga Lainnya\r\n\r\n7) Untuk Kegiatan Olahraga & Non Olahraga\r\n(Eksebisi/ Perlombaan/ Pertanclingan)\t\r\n\r\n\r\nRplS.000,00/jam/lap RpS0.000,00/jam/lap RpS0.000,00/jam/lap RplS.000,00/jam/lap RpS0.000,00/jam/lap Rpl5.000,00/jam/lap RpS00.000,00/hari\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\nc.\tStadion\tRp. 800.000/hari\r\nd. Lapangan Olah Raga\t\r\n\r\nRp 10.000,00Ijam Rp I 00.000,00 Ijam Rpl0.000,00/jam\r\n\r\nRplS.000,00/jam\r\na) Lapangan Tennis Terbuka\t\r\nb) La.pangan Sepakbola Stadion\t\r\nc) Lapangan Bola Volly\t\r\nd) La.pangan Basket\t\r\ne. Penggunaanlndoor:\t\r\n\r\nRplS.000,00/jam/lap\r\nRplS.000,00/jam/lap\r\na} Indoor Bulutangkis\t\r\n\r\nb) Indoor Tennis\t\r\nf.\tGedung Kesenian\t\r\n\r\nRpl.000.000,00/hr\r\n\ta)\tUntuk kegiatan Non Komersil\t\r\n\tb)\tUnruk Kegiatan Komersial\tRpl .500.000,00/hr\r\nc) Lods/Kios Gedung Kesenian\tRp200.000,00/bln/lods\r\nd) Pelataran Gedung Kesenian\tRp300,00/m2/hari\r\n \r\n\r\n\tg. Gudang Rumput Laut\r\n1) Kecil (luas < 200 m2)\t\r\n\r\nRp17.500.000,00/thn\r\n\t2) Sedang (luas 200-500 m2)\tRp20.000.000,00 /thn\r\n\t\r\n3) Besar (luas >500 m2)\tRp35.000.000,00/thn\r\n\th. Sewa Pabrik Es\r\n\r\n1) Kapasitas Produksi 4-5 ton\r\n\r\n2) Kapasitas Produksi 10 ton\t\r\n\r\nRp6.ooo.ooo,ooIthn\r\n\t\tRp35.ooo.ooo,ooIthn\r\n\ti. Kios Penjualan BBM di areal TPI\tRp220.000,00/bin\r\n\tj. Gedung Pengolahan Hasil Perikanan\tRp 1.250.000,00/bin\r\n\tk. Bengkel Nelayan (workshop)\tRp200.000,00/bln\r\n\t1. Bangunan Permanen Tempat menjual makanan/\r\nminuman dan perlengkapan nelayan lainnya\tRp7.500,00/m2 /bln\r\n\tm. Bangunan semi permanen tempat menjual makanan/minuman dan perlengkapan nelayan lainnya\tRp6.000,00m2/bln\r\n\r\n\r\nB. Pemakaian Kekayaan Daerah dari benda tidak bergerak :\r\n\r\nWadah Reklame Rpl.500,00/M/hari\r\n\r\n\r\nC. Pemakaian Kekayaan Daerah dari Benda Bergerak & Peralatan\r\nLa.innya\r\n\r\nNo.\tJenis Retribusi\tTarif\r\n1.\tDump Truk 6 Roda\tRp250.000,00/hari\r\n\r\n\r\n2.\tBull Dozer\r\n\r\na. Jenis 03\t\r\n\r\nRp250.000,00/jam\r\n\tb. Jenis 06\tRp350.000,00/jam\r\n\r\n\r\n\r\n3.\tMesin Gilas 1 �- 2 ton\r\n\r\na. Pekerjaan jalan,pengerasan dan pengkerikilan\t\r\n\r\nRpl.500,00/m2\r\n\tb. Pekerjaan Jalan Aspal\tRp3.000,00/m2\r\n4.\tBackhoe Loader\tRp350.000,00/jam.\r\n5.\tCutting Drill\tRp200.000,00/hari\r\n6.\tOTader\tRp350.000,00/jam\r\n7.\tEskavator\r\n\r\na. Jenis PC 200\t\r\n\r\nRp300.000,00/jam\r\n\tb. Jenis PC 100\tRp250.000,00/jam\r\n8.\tJack Hammer\tRp300.000,00/hari\r\n9.\tMobil Tronton\t\r\n \r\n\r\n\ta. Okm- lSkm\r\n\r\nb. Okm-30km c. 0 km-40 km d. 0 km-60 km e. Okm-75km\tRp300.000,00/ lx akt Rp800.000,00/ lx akt Rpl.200.000,00/ lx akt Rpl.250.000,00/lx akt Rpl.500.000,00/ lx akt\r\n10\tCompression Machine\tRpS0.000,00/penggunaan\r\n11.\tHydrulic Concrete Beam Testing\tRp 100.000,00/penggunaan\r\n12.\tBean Mold\tRp30.000,00 /penggunaan\r\n13.\tCylinder Mold\tRp30.000,00/penggunaan\r\n14.\tDigital Balance\tRp20.000,00/penggunaan\r\n15.\tSlump Test\tRpS0.000,00Ipenggunaan\r\n16.\tSand Cone Test Set\tRp30.000,00/ penggunaan\r\n17.\tConrete Hand Cutter\tRp200.000,00/perhari\r\n18.\tStamper Kodok\tRp 150.000,00/hari\r\n19.\tAMP Mini\tRp300.000,00/hari\r\n20.\tBaby Roler\tRp200.000,00/hari\r\n \r\nLAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO\r\nNOMOR :\t13\tTAHUN 2017\r\nTANGGAL:\t28\tDesember 2017\r\nTENTANG: Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo\r\nNomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa\r\nUsaha\r\n\r\nA. Pangkalan pendaratan Bean dan atau tempat Pelelangan :\r\n\r\nNo\tJenis Retribusi\tTarif\r\n\r\n1.\t\r\nJasa tempat pelelangan Ikan\tRp 1.000,00/alat tanekao\r\n\t\t\r\n2.\tJasa Fasilitas\t\r\nRp 1.000,00/unit/hari\r\n\ta. Sewa Cold Box Volume 100 ltr\t\r\n\t\r\nb. Sewa Gerobak\t\r\nRp 1.000,00/buah\r\n\tc. Sewa Cool Room :\t\r\n\t1) Udang\tRpS0,00/ Kg/hari\r\n\t2) Ikan\tRo25.00/Ke:/hari\r\n\td. Cool storage\tRp 1.250.000/bulan\r\n \r\n\r\n\r\n\r\nLAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PAWPO NOMOR : 13 TAHUN 2017\r\nTANGGAL : 28 Desember 2017\r\nTENTANG: Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo\r\nNomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa\r\nUsaha\r\n\r\n\r\nStruktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan\r\nsebagai berikut :\r\n\r\nNo\tJenis Jasa Pela-\tJenis Ternak\tTarif(RD.}\r\n1.\tPemerlksaan Kesehatan\ta) Sapi Jantan,\r\nKerbau Jantan b) Sapi Betina,\r\nKerbau Betina\tRp35.000,00/ekor\r\n\tHewan ( antemortem dan\r\npostmortem)\t\t\r\nRp45.000,00/ekor\r\n2.\tJasa pen.ggwuum fasllitas\r\nRumah Potong Unggas\t\tRpS0.000,00/Pem\r\n\t\t\takaIan\r\n \r\n\r\nNOMOR 13 TAHUN 2017\r\nTANGGAL : 28 Desember 2017\r\nTENTANG : Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo\r\nNomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa\r\nUsaha\r\n\r\n\r\nStruktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :\r\n\r\n\r\nNo.\tJenis\tJenis Kendaraan\t\r\nTarif Baru\r\n\tPelayanan\tUkuran Fasilitas\t\r\n1.\tTambat\ta. GT. 1 : 1 S.d 3\tRpl.000,00\r\n\tKapal\tb. GT. 1: 4 s.a 6\tRp2.000,00\r\n2.\tTiket Masuk\t\r\na. Kendaraan Roda 2\tRpl.000,00 I\r\nkendaraan\r\n\t\t\t\r\n\t\t\r\nb. Kendaraan Roda 4\tRp2.000,00 /\r\nkendaraan\r\n\t\t\t\r\n\t\tc. Kendaraan roda 6 atau lebih\tRp3.000,00 /\r\nkendaraan\r\n\t\t\t\r\n \r\n\r\nNOMOR : 13 TAHUN 2017\r\nTANGGAL : 28 Desember 2017\r\nTENTANG : Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo\r\nNomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa\r\nUsaha\r\n\r\n\r\nStruktur dan besamya tarif Retribusi tempat-tempat Rekreasi dan Olah\r\nRaga adalah sebagai berikut :\r\n\r\n\r\nNo.\t\r\nJenis Retribusi\t\r\nTarifBaru\r\n1.\t1'arif tempat rekreasi / pariwisata :\r\na. Tarif Masuk\r\n1) Dewasa\r\n2) Anak-anak\t\r\n\r\n\r\nRp2.000,00/ orang\r\nRpl.000,00/orang\r\n\t\t\r\n\tb. Rombongan dengan jumlah lebih dari 30\t\r\n\torang mendapat potongan retribusi sebesar\t\r\n\t20 % (dua puluh persen} dengan syarat\t\r\n\tmemoerlihatkan bukti sebazai rombonzan.\r\nc. Penggunaan sarana dan prasarana :\r\nl)Kamar Mandi/ WC\t\r\n\r\n\r\nRp 1.000,00/orang\r\n\t\t\r\n2.\tTarif tempat olahraga/taman :\r\na. Kolam Renang\r\n1) Tarif Masuk a) Dewasa\r\nb) Anak - anak\t\r\n\r\n\r\n\r\nRp6.000,00/sekali masuk\r\nRp4.000,00/sekali masuk\r\n\t\t\r\n\t2) Rombongan anak sekolah dengan\t\r\n\tjumlah 25 s/d 100 orang mendapat\t\r\n\tpotongan retribusi sebesar 20 % (dua\t\r\n\tpuluh persen) dengan syarat\t\r\n\tmemperlihatkan bukti sebagai\t\r\n\trombongan\t\r\n\t3) Rombongan anak sekolah dengan\t\r\n\tjumlah lebih dari 100 orang mendapat\t\r\n\tpotongan retribusi sebesar 30 % (tiga\t\r\n\tpuluh persen) dengan syarat\t\r\n\tmemperlihatkan bukti sebagai\t\r\n\trombongan\t\r\n \r\n\r\nLAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR : 13 TAHON 2017\r\nTANGGAL : 28 Desember 2017\r\nTENTANG : Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo\r\nNomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa\r\nUsaha\r\n\r\n\r\nBesamya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah sebagai berikut :\r\na. Daftar Harga penjualan Benih Hean Tawar\r\n\r\nNo.\tJenis\tUkuran\tHarga (Rp)\tKeterangan\r\n1.\tBenih Hean Mas Benih Ikan Mas Benih Ikan Mas Benih Ikan Lele\t2-3 cm\tRp300,00\tPer ekor\r\n2.\t\t3-Scm\tRpS00,00\tPer ekor\r\n3.\t\t5-7cm\tRpl.000,00\tPerekor\r\n4.\t\t5-7 cm\tRpl.000,00\tPerekor\r\n\r\nb. Tarif Retribusi Penjualan Hasil tambak/ kebun bibit Rumput Laut\r\n(Polikultur) antara Dinas terkait dengan Pihak Pengelolah sebesar\r\n60 % : 40% (60% untuk PAD dan 40% untuk Pihak Pengelola) dari\r\nHasil Penjualan Bersih.\r\n\r\ne, Besaran Tarlf PenjaaJan Telur Ayam Normal dan ayam lokal\r\n(KUB, ARAB, MERAW.ANG)\r\n\r\nNo.\tObjek Retribusi\tSpesiflkasi\tSatuan\tTarif (Rp)\r\n1.\tTelurAyam\tNormal\tPer Butir\tRpl.000,00\r\n2.\tDOC (Day Old Chicken)\t1 hari\tPerEkor\tRpS.000,00\r\n3.\tAnakAyam\t7-14 hari\tPer Ekor\tRp7.500,00\r\n4.\tAnakAyam\t15-21 hari\tPer Ekor\tRpl0.000,00\r\n5.\tAyamMuda\t21-30 hari\tPerEkor\tRpl2.500,00\r\n\r\n6.\t\r\nAyamMuda\t\r\n30-45 hari\t\r\nPer Ekor\t\r\nRplS.000,00\r\n7.\tAyamMuda\t45-60 hari\tPer Ekor\tRp20.000,00\r\n8.\tAyamMuda\t60-90 hari\tPer Ekor\tRp25.000,00\r\n9.\tAyam Betina Muda\t60-120 hari\tPerEkor\tRp30.000,00\r\n10.\tAyam Jantan Muda\t60-120 hari\tPer Ekor\tRp35.000,00\r\n11.\tAyam Betina\t> 120 hari\tPer Ekor\tRp40.000,00\r\n12.\tAyamJantan\t> 120 hari\tPer Ekor\tRp45.000,00\r\n\r\n13.\t\r\nAyam Betina Afkir\t\r\n> 120 hari\t\r\nPer Ekor\t\r\nRp30.000,00\r\n14.\tAyam Jantan Afkir\t> 120 hari\tPer Ekor\tRp30.000,00\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017. \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 03 Seri C Nomor 103)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2017 mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Perubahan tersebut meliputi penambahan jenis retribusi, yaitu Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, yang dikenakan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah. Objek retribusi ini dikecualikan untuk penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/membeli hasil penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah. Selain itu, peraturan ini juga mengubah struktur dan besaran tarif retribusi untuk pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Pelelangan Ikan, Rumah Potong Hewan, Pelayanan Kepelabuhanan, Tempat Rekreasi dan Olah Raga, serta Penjualan Produksi Usaha Daerah. Tarif-tarif retribusi yang baru tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk mengakomodir beberapa jenis usaha yang menjadi objek Retribusi Jasa Usaha serta menyesuaikan tarif Retribusi Jasa Usaha dengan perkembangan kondisi ekonomi saat ini.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104},"text","Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALOPO
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PALOPO CITY
NUMBER 13 OF 2017
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF PALOPO CITY
NUMBER 3 OF 2012 CONCERNING RETRIBUTION FOR BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALOPO,

Considering:

that the Regional Government of Palopo City has established Regional Regulation Number 3 of 2012 concerning Retribution for Business Services, which still does not accommodate several types of businesses that are the object of Retribution for Business Services, and the old Retribution for Business Services rates are no longer in accordance with the current economic conditions, so that Regional Regulation of Palopo City Number 3 of 2012 concerning Retribution for Business Services needs to be amended and reviewed;
that based on the considerations in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3c07d89-a0e9-43e7-b3b3-d903e119cb6d","actionData","errors"]