[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3b97196-9a18-42e8-b059-1c7f483c2386","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-07-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kebumen","place_of_enactment","Kebumen","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan - penyelenggaraan pendidikan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2016/ No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan\r\n\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 dan Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012, ketentuan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kebumen perlu disesuaikan, dan untuk membentuk manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, perlu peningkatan pemahaman peserta didik terhadap kitab suci, serta Peraturan daerah Kabupaten kebumen Nomor 22 Tahun 2012 perlu dibah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kebumen No. 53 Tahun 2004; Perda Kabupaten Kebumen No. 53 Tahun 2004; Perda Kabupaten Kabumen No. 2 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kebumen No. 11 Tahun 2008; Perda kabupaten Kebumen No. 13 tahun 2008; Perda Kabupaten Kebumen No. 22 Tahun 2012; \n 1. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan\r\n2. Satuan Pendidikan Formal\r\n3. Bentuk Satuan Pendidikan Informal\r\n4. Pendidkan Kegamaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 35 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kebumen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012, serta untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap kitab suci.\n\nKetentuan substansial yang diubah meliputi:\n\n1. **Definisi**: Perubahan dan penambahan definisi istilah-istilah terkait pendidikan.\n2. **Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan**: Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan keutuhan NKRI. Pendidikan juga diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung, dan meningkatkan literasi.\n3. **Ruang Lingkup**: Meliputi pendirian satuan pendidikan, penetapan kebijakan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, dan pengawasan pendidikan pada pendidikan informal, nonformal, dan formal yang menjadi kewenangan daerah.\n4. **Satuan Pendidikan Formal**: Meliputi PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Inklusi dan Pendidikan Layanan Khusus, serta Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.\n5. **Pendidikan Inklusi**: Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusi pada satuan pendidikan umum dan tersedianya sumber daya pendidikan inklusi.\n6. **Wajib Belajar**: Setiap warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.\n7. **Pendalaman Pemahaman Kitab Suci**: Pada Satuan Pendidikan Dasar dikembangkan pendalaman pemahaman kitab suci yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan mata pelajaran Pendidikan agama dan/atau ekstra kurikuler atau menjadi muatan lokal.\n8. **Kurikulum**: Kurikulum pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi daerah, dan Peserta Didik.\n9. **Komite Sekolah**: Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri bertugas mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program Pendidikan di Satuan Pendidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.","transitional_provisions","1. Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013.\n2. Satuan Pendidikan yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum 2013.\n3. Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan pendidikan rintisan penerapan Kurikulum 2013.\n4. Satuan pendidikan rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berganti melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melapor kepada Dinas.\n5. Satuan pendidikan yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 mendapatkan pelatihan dan pendampingan bagi: Kepala Satuan Pendidikan; Pendidik; Tenaga Kependidikan; dan Pengawas Satuan Pendidikan.\n6. Satuan Pendidikan dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020.\n7. Satuan pendidikan anak usia dini melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KEBUMEN
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 4 OF 2016
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 22 OF 2012 ON THE ORGANIZATION OF EDUCATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEBUMEN,

\n\n \n \n

Considering :

that with the issuance of Law Number 23 of 2014 on Regional Government and the Constitutional Court Decision Number 5/PUU-X/2012, the provisions for the implementation of education in Kebumen Regency need to be adjusted;
that in order to achieve one of the goals of national education to shape people who believe and are devoted to God Almighty, it is necessary to increase students' understanding of the holy book;
that the provisions for the implementation of education in Kebumen Regency as stipulated in Kebumen Regency Regional Regulation Number 22 of 2012 concerning the Implementation of Education

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3b97196-9a18-42e8-b059-1c7f483c2386","actionData","errors"]