[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3b5f950-1e98-49e9-903c-2f132ab92612","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-10-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya","place_of_enactment","Tiakur","theme","Penyelenggaraan Ketenagakerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETENAGAKERJAAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/NO.8, TLD.2016/NO.8, LL SETDA KAB. MBD : 30 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang\r\nsangat penting dan strategis sebagai pelaku dan tujuan\r\npembangunan Daerah.\r\nPembangunan ketenagakerjaan merupakan langkah\r\nstrategis dalam menanggulangi masalah ketenagakerjaan dan\r\nsekaligus merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan\r\nmasyarakat.\r\nPembangunan ketenagakerjaan merupakan perwujudan penyelenggaraan\r\nketenagakerjaan yang meliputi perencanaan, pelatihan dan\r\nproduktivitas, penempatan, pembinaan dan perlindungan tenaga\r\nkerja.\r\nBerdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2016. \n Penjelasan 12 Hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Latar belakangnya adalah pentingnya tenaga kerja sebagai pelaku dan tujuan pembangunan daerah, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan perencanaan tenaga kerja yang terpadu, implementasi sistem latihan kerja nasional, peningkatan produktivitas, penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja yang efektif, perlindungan tenaga kerja, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Ketentuan substansial mencakup:

Perencanaan tenaga kerja daerah yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.
Pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan kompetensi dan memenuhi kebutuhan pasar kerja.
Penempatan tenaga kerja yang terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi, dengan prioritas pada tenaga kerja lokal.
Perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan kegiatan produktif dan berkelanjutan.
Penggunaan tenaga kerja asing yang selektif untuk alih teknologi dan keahlian.
Hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja, baik tertulis maupun lisan.
Hubungan industrial yang harmonis melalui serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, serta perjanjian kerja bersama.
Fasilitas kesejahteraan dan tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja/buruh.
Perlindungan tenaga kerja yang meliputi keselamatan kerja, kesehatan kerja, norma kerja, dan jaminan sosial.
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit, mediasi, dan pengadilan hubungan industrial.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

","transitional_provisions","1. Izin ketenagakerjaan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin yang bersangkutan.\n2. Semua perizinan dan pengesahan di bidang ketenagakerjaan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.\n3. Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini maka semua peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 23 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) dan (4), Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (7), Pasal 42 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 62 ayat (1), Pasal 64 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 66 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pencabutan izin.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 62 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTHWEST MALUKU
MALUKU PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SOUTHWEST MALUKU REGENCY
NUMBER 8 OF 2016
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF LABOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTHWEST MALUKU,

Considering:

that labor has a very important and strategic role and position as an actor and goal of regional development;
that manpower development is a strategic step in overcoming labor problems and at the same time is an effort to improve community welfare;
that manpower development as referred to in letter b is a manifestation of the implementation of labor which includes planning, training and productivity, placement, development and worker protection;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding the Implementation of Labor;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 3 of 1951

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3b5f950-1e98-49e9-903c-2f132ab92612","actionData","errors"]