For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Also known as: Perda Kabupaten Soppeng 3/2022 · Perda Kabupaten Soppeng No. 3 Tahun 2022 · Perda Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2022

Status:
Active
Effective Date:18 Oktober 2022Publication Date:18 Oktober 2022
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
LocationPemerintah Kabupaten Soppeng
Effective Date18 Oktober 2022
Publication Date18 Oktober 2022
Place of EnactmentWatansoppeng

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022.

Peraturan Daerah ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022. APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.266.648.548.531 bertambah sebesar Rp240.729.685.429 sehingga menjadi Rp1.507.378.233.960.

Pendapatan Daerah: Semula Rp 1.184.562.980.681 menjadi Rp 1.205.656.307.283 setelah perubahan, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Belanja Daerah: Semula Rp 1.264.648.548.531 menjadi Rp 1.507.378.233.960 setelah perubahan, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Pembiayaan Daerah: Penerimaan pembiayaan semula Rp 82.085.567.850 menjadi Rp 301.721.926.677 setelah perubahan. Pengeluaran pembiayaan semula Rp 2.000.000.000 menjadi Rp 0 setelah perubahan.

Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu yang ditetapkan, yang akan dimasukkan dalam perubahan APBD selanjutnya.

(-)

(-)