[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3a498fd-8ef2-4e85-bd3c-7302e70f1eb9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2015 tentang IZIN GANGGUAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang No. 06 Tahun 2015","number","06","year","2015","published_date","2015-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Padang Panjang","place_of_enactment","Padang Panjang","theme","IZIN GANGGUAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin gangguan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD 2015 NO. 6, LL SETDA KOTA PADANG PANJANG : 13 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG IZIN GANGGUAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa terwujudnya iklim usaha yang sehat, kondusif, dan ramah lingkungan merupakan suatu kondisi yang dicitacitakan dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\nb. bahwa izin gangguan merupakan instrumen hukum yang bersifat strategis dalam pengendalian dan pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat; \r\nc. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin gangguan belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta belum mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226\r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956\r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\n5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009\r\n9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014\r\n10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 \n Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup\r\nBab III Kriteria Gangguan\r\nBab IV Kewenangan Pemberian Izin\r\nBab V Perizinan\r\nBab VI Hak dan Kewajiban\r\nBab VII Retribusi\r\nBab VIII Peran Serta Masyarakat\r\nBab IX Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab X Sanksi Administratif\r\nBab XI Ketentuan Peralihan\r\nBab XII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2015. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan ramah lingkungan, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan usaha. Izin gangguan dipandang sebagai instrumen hukum yang strategis dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kriteria gangguan yang terdiri dari aspek lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi. Kewenangan pemberian izin gangguan berada pada Walikota, yang dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Setiap kegiatan usaha di daerah wajib memiliki izin gangguan, kecuali yang berlokasi di kawasan industri, kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau usaha mikro dan kecil yang dampaknya tidak keluar dari bangunan. Persyaratan izin meliputi formulir permohonan, fotokopi KTP, akta pendirian usaha (bagi badan hukum), IMB, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga, fotokopi lunas PBB, dokumen lingkungan (jika berpotensi menimbulkan pencemaran), dan surat pernyataan kesanggupan memenuhi peraturan perundang-undangan. Pemegang izin berkewajiban melakukan penanganan gangguan, memenuhi persyaratan perizinan, dan membayar retribusi izin gangguan. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi dan partisipasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan perizinan.","transitional_provisions","1. Orang atau Badan yang telah memiliki Izin Gangguan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pemegang Izin Gangguan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:\r\na. teguran tertulis;\r\nb. pemberhentian sementara kegiatan usaha;\r\nc. pencabutan Izin Gangguan; atau\r\nd. Pencabutan Izin Usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PADANG PANJANG
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PADANG PANJANG CITY
NUMBER 6 OF 2015
CONCERNING
NUISANCE PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PADANG PANJANG,

\n\n \n \n

Considering:

that the realization of a healthy, conducive, and environmentally friendly business climate is a condition aspired to in order to realize the prosperity of the people as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the nuisance permit is a strategic legal instrument in the control and supervision of every business activity that has the potential to cause disturbance to public peace and order;
that the provisions of laws and regulations regarding nuisance permits have not been able to be used as a strong and comprehensive legal basis and have not been able to answer the legal needs of the community;
that based on the considerations as referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3a498fd-8ef2-4e85-bd3c-7302e70f1eb9","actionData","errors"]