[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a39957c7-33e3-4220-baca-9fab40bb33df","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-03-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Penyelenggaraan Kearsipan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan - kearsipan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2023/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa arsip merupakan sumber informasi, kajian, pertanggungjawaban dan perumusan kebijakan pemerintah daerah serta merupakan memori kolektif yang memeliki nilai dan arti penting serta strategis sehingga harus diselenggarakan secara baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,perlu menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercayaserta perlu meningkatkan kualitas dalam penyediaan data dan informasi yang syah dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat,dalam rangka mewujudkan tertib arsip dan peningkatan pelayanan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesimabungan, didukung dengan tata kelola yang andal dan ketersediaan arsip yang autentik , terpercaya dan utuh dan dapat digunakan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945,UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU no 4 Tahun 1968, UU No 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 tahun 2016, UU No 43 Tahun 2009,UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022, PP No 28 Tahun 2012, Peraturan kepala arsip Nasional RI No 24 tahun 2012. \n Maksud peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2023. \n 38 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 253).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Ciamis. Tujuan penyelenggaraan kearsipan meliputi: (1) menjamin terciptanya arsip dari kegiatan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, ormas, perseorangan, dan lembaga kearsipan daerah; (2) menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; (3) menjamin pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai peraturan perundang-undangan; (4) melindungi kepentingan dan hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; (5) mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan daerah sebagai sistem yang komprehensif dan terpadu; (6) menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban; (7) menjamin keselamatan aset nasional dalam berbagai bidang sebagai identitas bangsa; dan (8) meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip. Ruang lingkup peraturan ini mencakup penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD, meliputi penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan pengelolaan arsip, Sistem Informasi Kearsipan Kabupaten (SIKK) dan Jaringan Informasi Kearsipan Kabupaten (JIKK), sumber daya pendukung, peran serta masyarakat, kerjasama daerah, pengawasan dan pengendalian.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 76 dikenakan sanksi administrasi berupa:\n1. Peringatan lisan\n2. Peringatan tertulis\n3. Penundaan kenaikan pangkat\n4. Penurunan pangkat\n5. Mutasi jabatan\n6. Pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu\n7. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri\n8. Pemberhentian dengan tidak hormat.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CIAMIS REGENT
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF CIAMIS REGENCY
NUMBER 3 OF 2023
ON
ARCHIVAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CIAMIS REGENT,

\n\n \n \n

Considering :

that archives are a source of information, study, accountability, and formulation of regional government policies and are a collective memory that has value and strategic importance so that they must be organized properly based on Pancasila and the 1945 Constitution;
that the regional government needs to ensure the availability of authentic, complete and reliable archives and needs to improve the quality in the provision of legitimate and accountable data and information to the public, so it needs to be supported by reliable governance and the availability of authentic, reliable, complete and usable archives;
that in order to realize orderly archives and improve comprehensive, integrated and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a39957c7-33e3-4220-baca-9fab40bb33df","actionData","errors"]