[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a39945a0-0cde-4de6-8e3d-d449a5e05a4f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-10-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung Timur","place_of_enactment","Manggar","theme","PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SAMPAH-KEBERSIHAN-LINGKUNGAN-PENGELOLAAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kab Beltim Tahun 2014 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN
ABSTRAK:	\n \n Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah telah menjadi suatu permasalahan yang rumit sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 81 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2010; PERDA KAB. BELTIM No. 2 Tahun 2012. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Jenis sampah yang dikelola meliputi sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Kebersihan lingkungan yang diatur dalam peraturan ini meliputi kebersihan lingkungan di sekitar lahan/halaman/pekarangan/bangunan yang bertatus kepemilikan termasuk kebersihan saluran air/drainase dan sempadan yang berada disekitarnya. Pemerintah daerah membentuk lembaga pengelola sampah pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Di dalam peraturan daerah ini juga diatur mengenai perizinan penyelenggaraan usaha pengelolaan sampah, serta insentif dan disinsentif yang diberikan kepada pihak-pihak terkait kepatuhan dalam pengelolaan sampah dan lingkungan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2014. \n 30 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah mencakup pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali. Penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan kebijakan pengelolaan sampah, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota, melakukan pembinaan dan pengawasan, menetapkan lokasi TPA, serta memberikan insentif dan disinsentif.

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memperoleh informasi, mendapatkan perlindungan dan kompensasi, serta memperoleh pembinaan. Setiap orang juga berkewajiban melakukan pengurangan dan pengelolaan sampah yang dihasilkan, menjaga kebersihan lingkungan, serta mematuhi peraturan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Peraturan ini juga mengatur pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, perizinan bagi pelaku usaha pengelolaan sampah, kerjasama antar daerah, kemitraan dengan badan usaha, pembiayaan pengelolaan sampah, peran masyarakat, pembinaan, pengawasan, pengendalian, sistem tanggap darurat, dan penyelesaian sengketa.

","transitional_provisions","1. Pelaku usaha pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah dan fasilitas yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun dan/atau menyediakan fasilitas yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 49 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.\n2. Pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000, kecuali pemungutan/pengambilan sampah sukarela.\n3. Selain sanksi di atas, pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF EAST BELITUNG
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF EAST BELITUNG REGENCY
NUMBER 8 OF 2014
CONCERNING
WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL HYGIENE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST BELITUNG,

Considering:

that population growth and changes in community consumption patterns have led to an increase in the volume, types, and characteristics of increasingly diverse waste;
that waste has become a complex problem so that its management needs to be carried out comprehensively and integrated from upstream to downstream in order to provide economic benefits, be healthy for the community, and safe for the environment, and can change people's behavior;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Waste Management and Environmental Hygiene;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a39945a0-0cde-4de6-8e3d-d449a5e05a4f","actionData","errors"]