Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2006

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ini bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan memberikan kepastian hukum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Perubahan ini mencakup definisi pengadaan tanah, metode pelaksanaan pengadaan tanah oleh pemerintah, dan prinsip penghormatan hak atas tanah. Peraturan ini juga memperluas cakupan pembangunan untuk kepentingan umum, termasuk infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, peraturan ini mengatur pembentukan panitia pengadaan tanah di berbagai tingkat pemerintahan dan menetapkan prosedur untuk penetapan dan pembayaran ganti rugi. Bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah pengganti, atau pemukiman kembali, dan perhitungan ganti rugi didasarkan pada nilai jual objek pajak atau nilai nyata. Jika terjadi sengketa, pihak yang tidak setuju dengan ganti rugi dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.