[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a37b9db6-0fe4-4dac-8a36-a45173792c07","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2025","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kendari","place_of_enactment","Kendari","theme","Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

anggaran-pendapatan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2024 Nomor 6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2025\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat\r\n(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintah Daerah dan Pasal 112 ayat (2) Peraturan\r\nPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daecrah, Kepala Dacrah wajib mengajukan\r\nRancangen Peraturan Daerah lentang Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh\r\nPersetujuan Bersama,\r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan\r\nmerupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah\r\nDaerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam\r\nkebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon\r\nanggaran sementara yang telah disepakati antlara\r\nPemerintah Dacrah dengan DPRD pada tanggal 15\r\nBulan Oktober Tahun 2024,\r\nc.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun\r\nAnggaran 2025,: \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945:\r\n2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang\r\nPembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995\r\nNomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3502),\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia\r\nTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4286),\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara KRepublik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355/:\r\n5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor i04, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang\r\nPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):\r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-\r\nUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja\r\nmenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6856):\r\n8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang\r\nHubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 67571,\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang\r\nKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4028),\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia\r\nNomor T4 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Nepara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340):\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang\r\nDana Perimbangan (Lembaran- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),\r\n12. Peraturan Pemernintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang\r\nLaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada\r\nPemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban\r\nKepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat\r\nDaerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan\r\nPemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4693):\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang\r\nBantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),\r\nsevagaimana telah diubah beDerapa kal terakhir\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018\r\ntentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah\r\nNomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan\r\nKepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2018 Nomoer 1, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6177),:\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang\r\nTata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta\r\nKedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wahkil\r\nPemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011\r\ntentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang\r\nSerta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil\r\nPemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1069, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224),\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang\r\nStandar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan\r\nPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6041),:\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang\r\nHak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9057):\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),\r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun\r\n2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan\r\nDaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah dan Rancangan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan\r\nPeraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala\r\nDaerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2011 Nomor 525),\r\n20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012\r\nNomor 754):\r\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n80 Tahun 20135 tentang Pembentukan Produk Hukum\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018\r\nNomor 157):\r\n22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017\r\ntentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah\r\nserta Pelakeanaan dan Pertanggungjawaban Dana\r\nOperaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2017 Nomor 1067):\r\n23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018\r\ntentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib\r\nAdministrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan\r\nPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan\r\nPartai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara\r\nPenghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib\r\nAdministrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan\r\nPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan\r\nPartai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2020 Nomor 1777):\r\n24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022\r\ntentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972):\r\n25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020\r\ntentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor\r\n1781),\r\n26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021\r\ntentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan \r\nDaerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah\r\ntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah\r\ntentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2021 Nomor 431),:\r\n27. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017\r\ntentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Administratif\r\nPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat\r\nDaerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari\r\nTahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota\r\nKendari Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan\r\nKetiga atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 28\r\nTahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan\r\nAdministratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota\r\nKendari Tahun 2021 Nomor 38j),\r\n28. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2018\r\ntentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah\r\nDaerah Kota Kendari Tahun 2017-2022 (Lembaran\r\nDaerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 8):\r\n29. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020\r\ntentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27). \n PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2025 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024. \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari untuk Tahun Anggaran 2025. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.661.515.792.242,00 yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 1.653.609.466.928,27 yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasional mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, jaringan, dan irigasi, aset tetap lainnya, dan aset lainnya. Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 51.783.153.158,27 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu yang ditetapkan, dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF KENDARI

THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF KENDARI CITY

NUMBER 6 OF 2024

TENTANG

REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET

ΚΟΤΑ ΚΕNDARI

BUDGET YEAR 2025

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=a37b9db6-0fe4-4dac-8a36-a45173792c07","actionData","errors"]