[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3783ea5-a0dc-42e8-b22d-a27d37003a9d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 11 Tahun 2011","number","11","year","2011","published_date","2011-07-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sintang","place_of_enactment","Sintang","theme","Pembentukan Desa Di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2011/NO.11, TLD No.11, LL KAB SINTANG: 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Desa Di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembentukan desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.72 Tahun 2005, PP No.73 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Permendagri No.27 Tahun 2006, Permendagri No.28 Tahun 2006, Perda Sintang No.11 Tahun 2006, Perda Sintang No.13 Tahun 2006, Perda Sintang No.13 Tahun 2006, Perda Sintang No.14 Tahun 2006, Perda Sintang No.15 Tahun 2006, Perda Sintang No.16 Tahun 2006, Perda Sintang No.17 Tahun 2006, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan Desa, Batas Wilayah, Kekayaan Desa, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi, Kedudukan Keuangan, Pemerintahan Desa, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2011. \n Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 2 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan desa di Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang. Latar belakang pembentukan desa ini adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu. Pembentukan desa juga bertujuan untuk menata desa agar lebih efektif dan efisien.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pemekaran Desa Merti Jaya menjadi Desa Merti Jaya (desa asal) dan Desa Pekulai Bersatu (desa pemekaran), serta pemekaran Desa Tanjung Perada menjadi Desa Tanjung Perada (desa asal) dan Desa Mensiap Jaya (desa pemekaran). Dengan demikian, jumlah desa di Kecamatan Tempunak menjadi 26 desa. Peraturan ini juga menetapkan batas wilayah untuk Desa Pekulai Bersatu dan Desa Mensiap Jaya, serta lokasi pusat pemerintahan desa masing-masing.

Peraturan ini juga mengatur mengenai kekayaan desa, di mana kekayaan desa induk yang berada di wilayah desa baru hasil pemekaran menjadi kekayaan desa baru. Penyerahan kekayaan ini harus dilakukan paling lama satu bulan setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi pemerintah desa dan BPD, serta kedudukan keuangan Kepala Desa, perangkat desa, dan BPD, yang mengikuti peraturan daerah terkait yang sudah ada.

Desa baru hasil pemekaran ditetapkan sebagai Desa Persiapan paling lama satu tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, setelah itu menjadi Desa Definitif. Pemerintah Daerah memfasilitasi penunjukan Penjabat Kepala Desa, yang kemudian memfasilitasi pembentukan BPD dalam waktu tiga bulan. BPD bersama Penjabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa paling lama enam bulan setelah BPD dibentuk. Desa yang hanya memiliki satu dusun pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib membentuk minimal satu dusun pemekaran dalam waktu satu tahun. Desa Induk berkewajiban melakukan pembinaan kepada Desa baru hasil pemekaran sampai terbentuknya pemerintahan desa yang baru.

","transitional_provisions","1. Desa Induk masih tetap melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sampai terbentuknya pemerintahan desa yang baru.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SINTANG REGENCY GOVERNMENT
SINTANG REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 11 OF 2011
CONCERNING
FORMATION OF VILLAGES IN TEMPUNAK SUB-DISTRICT
SINTANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SINTANG,

Considering:

that the formation of villages is an effort to provide services and realize improved government administration, implementation of development, community development, development and empowerment of Village communities in an integrated, appropriate, and sustainable manner and in order to structure Villages that are more effective and efficient within the Sub-District area in Sintang Regency;
that based on the provisions of Article 5 letter | Regulation of the Minister of Home Affairs Number 28 of 2006 concerning the Formation, Abolition, Merger of Villages and Changes in Village Status to Urban Villages and Article 4 paragraph 12 of Sintang Regency Regional Regulation Number 11 of 2006 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3783ea5-a0dc-42e8-b22d-a27d37003a9d","actionData","errors"]