[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3733c93-d27f-4c26-bd73-c274e7c8c6ec","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":-5,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2008","number","18","year","2008","published_date","2008-09-08","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74,77],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":78,"_55":79,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magelang","place_of_enactment","Mungkid","theme","Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN JALAN
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2008/No.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditetapkannya UndangUndang\r\nNomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor\r\n18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Ijin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan \r\nsebagaimana tersebut huruf a perlu\r\nmembentuk Peraturan Derah tentang \r\nRetribusi Izin Usaha Angkutan Jalan;\r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nDaerah Tingkat II Magelang Nomor 8 \r\nTahun 1986 perlu disesuaikan; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, penagihan retribusi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa retribusi dan penghapusan piutang retribusi karena kedaluwarsa penagihan, penyidikan, ketentuan pidana.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2008. \n 13 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Ijin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1986.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan di Kabupaten Magelang. Latar belakangnya adalah penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pemberian Izin Usaha Angkutan Jalan kepada orang pribadi atau badan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tersebut. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jumlah kendaraan, dan jenis angkutan penumpang/barang umum.

Prinsip penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi biaya survei lapangan, transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan, serta biaya pembinaan. Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah angkutan yang diusahakan, dengan tarif yang berbeda untuk kendaraan penumpang umum dan kendaraan mobil barang berdasarkan jumlah armada.

Retribusi terutang dipungut di daerah dan masa retribusi sama dengan masa berlakunya izin. Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","Perda Kab. Magelang No. 8 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Rakyat dan atau Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSH) atau Surat Angkut Kayu Milik (Sakm), Retribusi Pelayanan Administrasi, Pengelolaan dan Retribusi Penggunaan Jalan Kawasan Tambang Galian Golongan C Ruas Prebutan-Salamsari di Kabupaten Magelang, Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, Retribusi Izin Usaha Pariwisata, Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan, Retribusi Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan, Retribusi Izin Penggilingan Padi Di Kabupaten Magelang, Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan, dan Sebagian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Pemakaian Tanah Pengairan Atau Tanah Jalan Kabupaten Magelang, dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan Serta Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/348364/perda-kab-magelang-no-8-tahun-2012","69de968d-9d9c-48ad-995f-786f705fe1b9","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
MAGELANG REGENCY
Number: 18 Year 2008

GOVERNMENT OF MAGELANG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MAGELANG REGENCY
NUMBER 18 YEAR 2008
CONCERNING
ROAD TRANSPORT BUSINESS LICENSE FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAGELANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Fees, the Regional Regulation of Magelang Regency Level II Number 1 of 1981 concerning Permits for Establishing Public Transportation Companies in the Magelang Regency Level II Area as amended by Regional Regulation of Magelang Regency Level II Number 8 of 1986 needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Road Transport Business License Fee.

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3733c93-d27f-4c26-bd73-c274e7c8c6ec","actionData","errors"]