[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3724045-a47e-4431-8b36-18f79180751f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2002 tentang Irigasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2002","number","6","year","2002","published_date","2002-06-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Irigasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

irigasi
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2002/No.21 Seri C 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Irigasi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999\r\ntentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar diberikan kewenangan untuk mengatur irigasi dalam wilayahnya;\r\nb. bahwa dalam rangka mencapai keberlanjutan sistem irigasi serta untuk mewujudkan peningkatan efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan peluang inovatif dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, perlu\r\ndilakukan pengaturan kembali Irigasi di Kabupaten Karanganyar;\r\nc. bahwa untuk maksud ternebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Karanganyar Nomor 5\r\nTahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7\r\nTahun 1990. \n Peraturan ini mengatur usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang\r\njenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi\r\ntambak. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2002. \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar;\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Tahun 1991 nomor 49).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani di Kabupaten Karanganyar. Pengelolaan irigasi diprioritaskan untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Pemerintah Daerah memberikan kewenangan pengelolaan irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama. Pemerintah Daerah berwenang mengelola irigasi, kecuali irigasi lintas kabupaten yang menjadi kewenangan provinsi. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian air irigasi dan jaringan irigasi utama yang dikelola P3A Dharma Tirta dilaksanakan oleh Kepala Dinas. Bupati membentuk Komisi Irigasi untuk membantu peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama dalam penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi. Forum Koordinasi Daerah Irigasi dibentuk untuk koordinasi pengelolaan daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna. Hak guna air irigasi diberikan oleh Kepala Dinas kepada P3A Dharma Tirta, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai irigasi lainnya. Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Induk Pengembangan Irigasi Daerah berdasarkan rencana pengembangan sumber daya air dan tata ruang wilayah. P3A Dharma Tirta memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi di wilayah kerjanya. Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan. Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi. Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, sementara pembiayaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh P3A Dharma Tirta secara otonom dan mandiri.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran ketentuan Pasal 27 diancam dengan kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.\n2. Jika pelanggaran dilakukan oleh Badan Hukum atau Badan Sosial, ancaman pidana dikenakan pada pengurusnya.\n3. Bangunan yang melanggar dapat dibongkar dengan biaya dibebankan kepada pihak yang bersangkutan tanpa ganti rugi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 6 OF 2002
CONCERNING
IRRIGATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGANYAR

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government and Government Regulation Number 25 of 2000 concerning the Authority of the Government and the Authority of the Province as an Autonomous Region, the Karanganyar Regency Government is given the authority to regulate irrigation within its territory;
that in order to achieve the sustainability of the irrigation system and to realize increased effectiveness, efficiency, productivity, and innovative opportunities in the development and management of irrigation, it is necessary to re-regulate Irrigation in Karanganyar Regency;
that for this purpose, it is necessary to regulate and stipulate it by a Regional Regulation.

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3724045-a47e-4431-8b36-18f79180751f","actionData","errors"]