[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a35e7276-c8d5-451a-8997-1aa7f2dc1ff7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2017","number","7","year","2017","published_date","2017-03-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ambon","place_of_enactment","Ambon","theme","Tanggung Jawab Sosial Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. No. 2017/7, TLD. No. 329, LL KOTA AMBON : 10 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pembangunan berkelanjutan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup yang merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kota Ambon dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku dunia usaha dan masyarakat. Para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya. Untuk memeberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang didasarkan pada prinsip etika bisnis maka diperlukan pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Ambon. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2012; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, pelaksana TSP, program dan bidang kerja TSP, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan TSP, penyelesaian sengketa, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, peran serta masyarakat, penghargaan, penghargaan, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2017. \n Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 6 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup melalui hubungan yang serasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Latar belakangnya adalah pembangunan berkelanjutan dan perlunya kepastian hukum bagi pelaksanaan TSP di Kota Ambon.\r\n\r\nKetentuan substansial mencakup:\r\n\r\n- **Pelaksana TSP**: Perusahaan berbadan hukum atau badan usaha yang beroperasi di wilayah Kota Ambon minimal satu tahun.\r\n- **Hak Perusahaan**: Menyusun program TSP, menentukan sasaran penerima manfaat, dan mendapatkan fasilitas/penghargaan dari Pemerintah Daerah.\r\n- **Kewajiban Perusahaan**: Menyusun rancangan program TSP, mengembangkan jejaring kerjasama, menetapkan komitmen TSP sebagai bagian dari kebijakan manajemen, menerima usulan masyarakat, dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.\r\n- **Program TSP**: Pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan bina lingkungan, investasi, sumbangan/donasi, dan promosi.\r\n- **Bidang Kerja TSP**: Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, dan bidang kerja lainnya.\r\n- **Mekanisme dan Prosedur**: Pengisian formulir, penyusunan rencana, penandatanganan kerjasama, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.\r\n- **Penyelesaian Sengketa**: Melalui litigasi dan non-litigasi.\r\n- **Pengawasan dan Evaluasi**: Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi, dan Perusahaan wajib memberikan laporan pelaksanaan TSP.\r\n- **Peran Serta Masyarakat**: Masyarakat dapat mengajukan usul, berperan dalam penyelenggaraan, dan melakukan pengawasan TSP.\r\n- **Penghargaan**: Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang aktif melaksanakan TSP.\r\n- **Pembiayaan**: Dialokasikan dari keuntungan bersih perusahaan atau dibebankan pada biaya perusahaan.","transitional_provisions","1. Forum TSP yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Forum TSP berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Perusahaan yang tidak melaksanakan bidang kerja TSP dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF AMBON
MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF AMBON CITY
NUMBER 7 OF 2017
ON
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF AMBON,

\n\n \n \n

Considering:

that sustainable development is implemented as an effort to realize the welfare and prosperity of the community and the preservation of environmental functions which are an integral part of the implementation of Regional Government;
that efforts to realize the welfare and prosperity of the community and the preservation of environmental functions in the Ambon City area can be carried out well if there is a relationship between the Regional Government and business actors and the community;
that business actors obtain convenience and protection in doing business and are given wider opportunities to participate in the social and economic empowerment of the community and environmental preservation in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a35e7276-c8d5-451a-8997-1aa7f2dc1ff7","actionData","errors"]