[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a34bf868-5af5-49d7-874e-fce57acecaaa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Desa.","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-04-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Kuala","place_of_enactment","Marabahan","theme","Penetapan Desa.","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD/2025/No.1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penetapan Desa.
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Ketentuan pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021; \n Peraturan Daerah ini memuat tentang Penetapan Desa, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Tujuan dan Ruang Lingkup; Penetapan Nama Desa; Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2025. \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan legalitas terhadap keberadaan suatu Desa dan menciptakan tertib administrasi pemerintahan guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap kode dan data wilayah administrasi pemerintahan desa. Peraturan ini menetapkan 195 (seratus sembilan puluh lima) Desa dengan nama dan kode wilayah administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pemerintah Daerah melakukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa diatur dengan peraturan Bupati.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai data administrasi dan/atau produk hukum Daerah yang berkaitan dengan penetapan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan peraturannya pada Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BARITO KUALA
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF BARITO KUALA REGENCY
NUMBER 1 OF 2025
ON
ESTABLISHMENT OF VILLAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BARITO KUALA,

\n\n \n \n

Considering :

that to implement the provisions of Article 116 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 on Villages, as amended several times, most recently by Law Number 3 of 2024 on the Second Amendment to Law Number 6 of 2014 on Villages, and the provisions of Article 29 paragraph (3) of Government Regulation Number 43 of 2014 on Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 on Villages as amended several times, most recently by Government Regulation Number 11 of 2019 on the Second Amendment to Government Regulation Number 43 of 2014 on Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 on Villages, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Establishment of Villages;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a34bf868-5af5-49d7-874e-fce57acecaaa","actionData","errors"]