[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a33f198d-1bae-4230-83b8-5b7239d5c2e8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Natuna Nomor 35 Tahun 2018 tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 35 Tahun 2018","number","35","year","2018","published_date","2018-06-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Natuna","place_of_enactment","Ranai","theme","SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 35, BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 34
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka menjalankan penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel perlu didukung dengan perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif dan efisien. System perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui penerapan aplikasi E-Planning. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik. \n Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. \n Dalam peraturan daerah in diatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018. \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel melalui perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Penerapan aplikasi E-Planning diharapkan dapat mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi.

Ketentuan Substansial:

Pengelolaan Sistem:\n
- Kepala BPPPD bertanggung jawab atas pengelolaan E-Planning.
- Sekretaris BPPPD bertanggung jawab harian.
- Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada BPPPD sebagai administrator teknis.
- Administrator E-Planning bertanggung jawab atas keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan sistem, serta penanganan keluhan pengguna.
- Pengelola E-Planning terdiri dari tenaga teknis dan Sub Administrator E-Planning (koordinator pelaksana, pelaksana, operator bidang).
- Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan E-Planning di lingkupnya, dibantu oleh Sekretaris Perangkat Daerah dan Kepala Sub Bagian yang menangani Program, Pelaporan dan Keuangan sebagai Administrator E-Planning Perangkat Daerah.
- Di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab, dengan Sekretaris/Perangkat/Staf Administrasi sebagai Administrator E-Planning.
\n
Pengguna Sistem:\n
- Pengguna internal: Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- Pengguna eksternal: DPRD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.
- Akses sistem diatur, dan Administrator E-Planning berhak menghentikan akses jika terjadi pelanggaran.
\n
Mekanisme Pengusulan Kegiatan:\n
- Tahapan E-Planning meliputi pokok-pokok pikiran DPRD, Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan, rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten, dan RKPD.
- Jadwal pengusulan mengikuti tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Natuna.
- Persyaratan pengusulan kegiatan meliputi surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah dan data pendukung. Usulan dari Musrenbang dilengkapi berita acara.
- Verifikasi usulan kegiatan dilaksanakan dalam empat tahap, mulai dari tingkat kecamatan hingga pasca Musrenbang Kabupaten.
\n

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NATUNA
RIAU ISLANDS PROVINCE

REGULATION OF REGENT OF NATUNA
NUMBER 35 OF 2018

ELECTRONIC-BASED
REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING SYSTEM

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a33f198d-1bae-4230-83b8-5b7239d5c2e8","actionData","errors"]