[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a33d7473-7292-45bd-ad12-c2dc5c9dcad9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan","short_title","Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017","number","3","year","2017","published_date","2017-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ff63ab86-3daa-41f5-aca2-14852d77bcef","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah Istimewa","short_name","PERDAIS","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kebudayaan
2017
Peraturan Daerah Istimewa NO. 3, LD.2017/NO.12
Peraturan Daerah Istimewa TENTANG Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu membentuk Peraturan Daerah Istimewa tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 \n Materi Pokok: Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Istimewa ini meliputi:\r\na. Objek Kebudayaan;\r\nb. perencanaan;\r\nc. pemeliharaan;\r\nd. pengembangan;\r\ne. pengelolaan;\r\nf. tugas dan wewenang;\r\ng. penghargaan;\r\nh. peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten; dan\r\ni. peran dan tanggung jawab masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017. \n Jumlah Halaman: 24 HLM; Penjelasan : 19 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini adalah Peraturan Baru yang mengatur tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

","scope_and_parties","policy_content","

1. Persyaratan Melakukan Suatu Kegiatan:

Pengaturan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan terhadap budaya lain, kemampuan mengolah budaya, dan kesadaran dialogis.
Pemerintah Daerah bertugas mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan dengan berbagai pihak.
Setiap orang dapat melakukan pemanfaatan Objek Kebudayaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

2. Penambahan dalam Peraturan:

Pengaturan mengenai Dewan Kebudayaan yang terdiri dari bidang pertimbangan dan kuratorial.
Penetapan Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan untuk jangka waktu 20 tahun.
Penguatan peran masyarakat dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan.

3. Penghapusan dalam Peraturan:

Tidak ada penghapusan ketentuan dari peraturan sebelumnya karena ini adalah peraturan baru.

4. Perubahan dalam Peraturan:

Perubahan dalam struktur pengelolaan kebudayaan dengan melibatkan masyarakat secara lebih aktif.
Perubahan dalam mekanisme pemberian penghargaan kepada individu yang berjasa dalam kebudayaan.
Perubahan dalam pengaturan pemanfaatan Objek Kebudayaan yang lebih terbuka untuk masyarakat.

5. Perubahan Substansi Kewenangan:

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengkoordinasikan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan.
Dewan Kebudayaan memiliki peran baru dalam memberikan rekomendasi kebijakan.
Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki tanggung jawab lebih dalam pelaksanaan pemeliharaan kebudayaan di tingkat lokal.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan diatur dalam Pasal 35, yang menyatakan bahwa Dewan Kebudayaan yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan fungsinya sampai dengan dibentuknya Dewan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, yang harus terbentuk paling lama 2 tahun setelah diundangkannya peraturan ini.

","sanctions","

Tidak ada sanksi yang diatur secara khusus dalam peraturan ini. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

\n\n

REGIONAL REGULATION OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
NUMBER 3 OF 2017
CONCERNING
MAINTENANCE AND DEVELOPMENT OF CULTURE

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n\n

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA,

\n\n

Considering:

that to implement the provisions of Article 31 paragraph (2) of Law Number 13 Year 2012 concerning the Special Status of the Special Region of Yogyakarta, it is necessary to establish a Special Regional Regulation concerning the Maintenance and Development of Culture;

\n\n

Remembering:

1. Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
2. Law Number 3 Year 1950 concerning the Establishment of the Special Region of Jogjakarta (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 3) as last amended by Law Number 9 Year 1955 concerning the Amendment of Law Number 3 jo. Number 19 Year 1950 concerning the Establishment of the Special Region of Jogjakarta (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1955 Number 43, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 827);
3. Law Number 13 Year 2012 concerning the Special Status of the Special Region of Yogyakarta (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a33d7473-7292-45bd-ad12-c2dc5c9dcad9","actionData","errors"]

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTANUMBER 3 OF 2017CONCERNINGMAINTENANCE AND DEVELOPMENT OF CULTURE

Considering:

Remembering:

REGIONAL REGULATION OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
NUMBER 3 OF 2017
CONCERNING
MAINTENANCE AND DEVELOPMENT OF CULTURE