[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a33a797a-7f7f-4be3-bbd2-496d894be366","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan produk hukum Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu No. 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-05-19","effective_date","2015-06-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu","place_of_enactment","Belopa","theme","Pedoman Penyusunan produk hukum Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PRODUK HUKUM DAERAH
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penyusunan produk hukum Daerah
ABSTRAK:	\n \n Produk Hukum merupakan landasanhukumdalampenyelenggaraan Pemerintahan Daerah,sehingga dalampebentukannya harus selarasdengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; untuk mewujudkan pembentukan produkhukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik danberkualitas,perludiatur mengenai perencanaan, persiapan, perumusan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. \n Dasar Hukum: 1, Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; 2. Undang-Undang No 29 Tahun 1959; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah \r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah \r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; \r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.\r\n \n MENGATUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2015. \n 48 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembentukan Produk Hukum Daerah secara baku, terencana, terpadu dan sistematis, dengan tujuan agar pembentukan Produk Hukum Daerah berkualitas dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis dan materi muatan produk hukum yang dibentuk oleh DPRD dan Bupati, yang meliputi Perda dan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati.
Jenis dan materi muatan produk hukum yang dibentuk oleh Bupati, yang meliputi Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, dan Keputusan Bupati.
Jenis dan materi muatan produk hukum yang dibentuk oleh DPRD, yang meliputi Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, dan Keputusan Pimpinan DPRD.
Proses pembentukan Perda, termasuk perencanaan melalui Program Pembentukan Perda (Propemperda), penyusunan naskah akademik, pembahasan rancangan Perda, hingga penetapan Perda.
Proses pembentukan produk hukum oleh Bupati dan DPRD secara terpisah.

Hak dan kewajiban subjek hukum diatur dalam proses pembentukan produk hukum, seperti hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembahasan Rancangan Perda.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LUWU
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF LUWU REGENCY
NUMBER: 4 OF 2015
on
GUIDELINES FOR THE COMPILATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LUWU,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that legal products constitute the legal basis in the implementation of Regional Government, so that their formation must be in line with the needs of the implementation of Regional Government;
that in order to realize the formation of legal products in the implementation of good and quality Regional Government, it is necessary to regulate the planning, preparation, formulation, discussion, ratification, promulgation, and dissemination;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Guidelines for the Preparation of Regional Legal Products.

Beari

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a33a797a-7f7f-4be3-bbd2-496d894be366","actionData","errors"]