[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3334e47-a5bf-456c-845a-4d4f130e77b0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut No. 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Laut","place_of_enactment","Pelaihari","theme","Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2012/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
ABSTRAK:	\n \n bahwa keberadaan sarang burung walet merupakan slah satu Sumeber daya alam yang dapat dikelola dan diusahakan serta dimanfaatkan untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat;bahwa pengusahaan sarang burung walet termasuk kewenangan pemerintah daerah yang perlu diatur pengelolaan dan pengusahaan untuk menyeimbangkan fungsi ekonomi dan lingkungan hidup / kesehatan lingkungan dan kepentingan umum;bahwa berdasarkan pertimbangan\r\nsebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 5 Tahun\r\n1960;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 5 Tahun\r\n1990;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994;Undang-Undang Nomor 41 Tahun\r\n1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun\r\n2007;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 32 Tahun\r\n2009;Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2011;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994;Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998;Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007;Peraturan Menteri Negara Lingkungan\r\nHidup Nomor 13 Tahun 2010;Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tanggal 19 Maret 2003;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2011. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Ruang Lingkup;Prinsip Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;Maksud dan Tujuan;Lokasi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;Kawasan Larangan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;Usaha Pengellaan dan Pengusahaan Sarang Burung walet;Ketentuan Perizinan;Penolakan Permohonan Izin;Pencabutan dan Pembatalan Izin;Jangka Waktu Berlakunya Izin;Ketentuan Perusahaan / Pengalihan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;Ketentuan Khusus;Larangan;Kewajiban dan Hak Pemegang Izin;Ketentuan Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian;Sanksi Administrasi;Ketentuan Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 47 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 2);\nPeraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 2);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Tanah Laut. Maksud dari peraturan ini adalah untuk melindungi dan melestarikan burung walet, mengoptimalkan pemanfaatan sarang burung walet secara lestari, melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Tujuannya adalah melindungi kepentingan umum, menciptakan keteraturan dalam usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan manusia, dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n- Lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet terdiri dari habitat alami (kawasan hutan negara, kawasan konservasi, goa alam) dan di luar habitat alami (bangunan, rumah/gedung).\n- Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memenuhi aspek kesehatan.\n- Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib memiliki izin dari Bupati melalui BP2T, dengan persyaratan yang meliputi proposal rencana, rekomendasi dari Dinas Kehutanan, persetujuan masyarakat sekitar, dan dokumen-dokumen legalitas usaha.\n- Peraturan ini juga mengatur mengenai penolakan permohonan izin, pencabutan dan pembatalan izin, jangka waktu berlakunya izin, serta ketentuan perubahan/pengalihan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.","transitional_provisions","1. Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada habitat alami dan habitat buatan yang telah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Penyesuaian dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","Pemegang izin yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15, 20, 21, 22, 23, dan 24 akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin pengelolaan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2012

REGIONAL REGULATION OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2012
CONCERNING
MANAGEMENT AND CULTIVATION OF SWALLOW
NEST

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANAH LAUT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the existence of swallow nests is one of the natural resources that can be managed and cultivated and utilized to improve the welfare of the community;
that the cultivation of swallow nests is within the authority of the Regional Government which needs to be regulated for its management and cultivation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Management and Cultivation of Swallow Nests;

In View of:

Law Number 8 of 1965 concerning the Establishment of the Level II Region of Tanah Laut, the Level II

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3334e47-a5bf-456c-845a-4d4f130e77b0","actionData","errors"]