[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a330fa1d-f4eb-4abc-a054-67e7089bbbc6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_104":105,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2010","number","6","year","2010","published_date","2010-06-08","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Irigasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Irigasi
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2010/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Irigasi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang \r\nproduktivitas lahan pertanian yang berfungsi untuk meningkatkan \r\nproduksi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, \r\ndan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani; \r\nb. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1990 tentang Irigasi di\r\nPropinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi\r\nDaerah Istimewa Ygoyakarta Tahun 1991 Nomor 2 seri c) dipandang\r\nsudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga\r\nperlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nIrigasi; \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;\r\nUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Darah Istimewa Yogyakarta Nomor 7\r\nTahun 2007; \n Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Wewenang dan Tanggung Jawab; Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi; Kelembagaan Pengelolaan Irigasi; Partisipasi Masyarakat Petani; Pemberdayaan; Pengelolaan Air Irigasi; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pengelolaan Jaringan Irigasi; Pengelolaan Aset Irigasi; Pembiayaan Jaringan Irigasi; Koordinasi Pengelolaan SIstem Irigasi; Pengawasan; Larangan-Larangan; Tatacara Penyelesaian Sengketa; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1990 tentang Irigasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta \n Jumlah Halaman: 26 HLM; Penjelasan: 9 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1990 tentang Irigasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1991 Nomor 2 seri c).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Latar belakangnya adalah bahwa irigasi merupakan faktor penting dalam menunjang produktivitas lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dalam proses produksi pertanian.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, yang meliputi penetapan kebijakan daerah, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota, pemberian rekomendasi teknis, fasilitasi penyelesaian sengketa, serta pemberian izin pembangunan dan pemanfaatan bangunan irigasi. Peraturan ini juga mengatur kelembagaan pengelolaan irigasi, partisipasi masyarakat petani, pemberdayaan, pengelolaan air irigasi (termasuk hak guna air, penyediaan air, drainase, dan pengaturan air), pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi (operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi), pengelolaan aset irigasi, pembiayaan jaringan irigasi, koordinasi pengelolaan sistem irigasi, pengawasan, dan larangan-larangan.

Hak dan kewajiban subjek hukum diatur dalam beberapa bagian, termasuk hak guna air untuk irigasi yang terdiri dari hak guna pakai dan hak guna usaha. Masyarakat petani memiliki hak guna pakai air untuk pertanian rakyat, sementara badan usaha dapat memperoleh hak guna usaha air untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian. Peraturan ini juga mengatur kewajiban perizinan bagi pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.

","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.","sanctions","1. Setiap pengembang yang melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada tidak memiliki izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Setiap orang yang menggunakan air irigasi di luar rencana tahunan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).\n3. Setiap orang yang menggunakan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tanpa ijin, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n4. Setiap orang yang mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi primer atau sekunder tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n5. Setiap orang yang mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi tersier tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dala Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).\n6. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n7. Pelanggaran terhadap Pasal 54 ayat (1) huruf a sampai huruf j dikenakan sanksi pidana.","revokes",[99],{"_100":101,"_102":103},"text","Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1990 tentang Irigasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","link","","revoked_by",[106],{"_100":107,"_102":108,"_36":109},"PERDA No. 7 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/225366/perda-no-7-tahun-2022","74d85f8e-2374-434e-a488-930900b4612e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA PROVINCE
NUMBER 6 OF 2010
CONCERNING
IRRIGATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that irrigation is an important factor in supporting the productivity of agricultural land which functions to increase agricultural production in order to realize food security, and improve the welfare of the community, especially farmers;
that Regional Regulation Number 13 of 1990 concerning Irrigation in the Province of the Special Region of Yogyakarta (Regional Gazette of the Special Region of Yogyakarta Province in 1991 Number 2 series c) is considered no longer in accordance with legal developments so it needs to be replaced with a new Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a330fa1d-f4eb-4abc-a054-67e7089bbbc6","actionData","errors"]