[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a327db5a-e0ce-40e7-a5ce-7bfaccf6173b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua No. 1 Tahun 2012","number","1","year","2012","published_date","2012-03-08","effective_date","2012-03-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua","place_of_enactment","Jayapura","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

apbd-ta 2012
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan pasal 1gs ayat (4) Undang\u0002Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kari ierakhir dengan Undang\u0002Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, Dewan Penruakilan Rakyat papua bersama Gubernur papua telah menyempurnakan Rancangan peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 937-97 tahun 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD provinsi pafiua Tahun Anggaran 2012. Penyempuranaan dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi papua Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peiaturan perundang\u0002undangan yang lebih tinggi, maka perlu menetapkan peraturan Daerah provinsi Papua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Papua Tahun Anggaran 2012. \n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraluran Pemerintah Nomor s7 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor os rahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 08 Tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-97 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2004. \n Dalam peraturan ini dibahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2012. \n 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp.7.295.601.882.000,00 dan belanja daerah sebesar Rp.7.182.633.394.000,00, sehingga terdapat surplus sebesar Rp. 112.968.488.000,00. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan sebesar Rp. 75.000.000.000,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 187.968.488.000,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp. (112.968.488.000,00).

\n\n

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup dana penyesuaian/BOS, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta dana tambahan infrastruktur.

\n\n

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

\n\n

Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dan pengeluaran untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang.

\n\n

Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini memberikan uraian lebih lanjut mengenai APBD, termasuk ringkasan APBD, rincian menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, rekapitulasi belanja, daftar pegawai, daftar piutang daerah, daftar penyertaan modal, daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan, daftar dana cadangan daerah, dan daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PAPUA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF PAPUA PROVINCE
NUMBER 1 OF 2012
CONCERNING
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF PAPUA PROVINCE
FISCAL YEAR 2012

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF PAPUA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 185 paragraph (4) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, the Papua House of Representatives together with the Governor of Papua have refined the Draft Regional Regulation concerning the APBD of Papua Province for Fiscal Year 2012 in accordance with the Decree of the Minister of Home Affairs Number 937-97 of 2012 concerning the Evaluation of the Draft Regional Regulation concerning the APBD of Papua Province for Fiscal Year 2012;
that the refinement as intended in letter a, is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a327db5a-e0ce-40e7-a5ce-7bfaccf6173b","actionData","errors"]