Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham beserta Peraturan Nomor IX.I.1 yang merupakan lampirannya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Terbuka, khususnya dalam melindungi hak pemegang saham melalui penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Peraturan ini mengatur tentang kewajiban penyelenggaraan RUPS tahunan dan RUPS lainnya, serta prosedur permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk mengumumkan dan menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan tata cara pengumuman, pemanggilan, dan pelaksanaan RUPS, termasuk hak pemegang saham untuk mengusulkan mata acara rapat. Perusahaan Terbuka diwajibkan untuk menyediakan bahan mata acara rapat dan memastikan keterlibatan pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan. Peraturan ini juga mengatur tentang kuorum kehadiran dan keputusan dalam RUPS, serta kewajiban penyampaian risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1. Perusahaan Terbuka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib mengubah anggaran dasarnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. 2. Sanksi administratif dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului peringatan tertulis. 3. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif kepada masyarakat.