[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a31d0daf-f7a3-4612-9b7e-85e4620a737a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2011","number","18","year","2011","published_date","2011-10-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Penyelenggaraan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - PASAR
2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 18, LD 2011/18
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Pasar
ABSTRAK:	\n \n bahwa sektor perekonomian disusun berdasarkan atas asas\r\nkekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi\r\nseluruh rakyat; bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha di bidang pasar\r\neceran dalam skala kecil dan menengah, usaha di bidang pasar\r\neceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha\r\nperlindungan dan penataan pasar tradisional agar mampu\r\nberkembang, melalui kemitraan antar pasar modern; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada\r\nhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenyelenggaraan Pasar.\r\n\r\n \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan\r\nmengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi\r\nJawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007,Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nCiamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang\r\nOrganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4);\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, pengelompokan, penataan pasar, pemanfaatan, pasar desa, kemitraan usaha, perizinan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2011. \n 29 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pasar di Kabupaten Ciamis. Latar belakangnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penataan pasar tradisional dan modern serta perlindungan UMKM. Tujuannya meliputi perlindungan UMKM dan pasar tradisional, pemberdayaan UMKM, penataan pasar modern agar tidak merugikan pasar tradisional, menjamin kemitraan yang adil, mendorong partisipasi publik dan swasta, mewujudkan sinergi antara pasar modern dan tradisional, serta menciptakan kesesuaian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah.\n\nKetentuan substansial mencakup pengelompokan pasar menjadi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Pasar tradisional diklasifikasikan lagi menjadi pasar induk, khusus, lingkungan, dan desa. Peraturan ini mengatur persyaratan pendirian pasar, termasuk analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM, serta penyediaan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah dapat melakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional dengan sosialisasi yang jelas dan kajian yang komprehensif. Waktu operasional pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperhatikan pedagang kecil di sekitarnya. Pasar milik pemerintah daerah dapat disewakan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Pasar desa diatur secara khusus, meliputi pembentukan, pembangunan, pengelolaan, keuangan, perlindungan, kerjasama, serta pembinaan dan pengawasan. Kemitraan usaha antara UMKM dan toko modern diatur dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan. Peraturan ini juga mengatur perizinan, termasuk izin pendirian, izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T), izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP), dan izin usaha toko modern (IUTM).","transitional_provisions","1. Perizinan pasar yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin/masa waktu herregistrasi.\n2. Bagi pemegang perizinan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberlakuan sanksi administrasi dan sanksi pidana dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Pemegang perizinan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan perizinan yang dimilikinya kepada Bupati melalui Pejabat yang diberi wewenang.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar perizinan di bidang pasar atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar dapat dikenakan sanksi administrasi.\n2. Jenis sanksi administrasi meliputi teguran tertulis, paksaan, denda administrasi, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau pembatalan izin.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 62 dan Pasal 63 dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CIAMIS REGENCY
NUMBER 18 OF 2011
CONCERNING
MARKET MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIAMIS,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of
Regencies

Considering:

that the economic sector is structured based on the principle of
familyhood with the main objective of creating welfare for
all the people;
that with the rapid development of businesses in the field of retail
markets on a small and medium scale, businesses in the field of modern
retail markets on a large scale, it is necessary to make efforts for
the protection and structuring of traditional markets in order to be able to
develop, through partnerships between modern markets;
that based on the considerations as intended in
letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding
Market Management.

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a31d0daf-f7a3-4612-9b7e-85e4620a737a","actionData","errors"]