[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a31782e0-2f97-4038-899c-5999a6f48164","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara No. 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-04-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Utara","place_of_enactment","Medan","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Anak
ABSTRAK:	\n \n Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Di Provinsi Sumatera Utara masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu perlu dibentuk membentuk peraturan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 4 tahun 1979; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 23 tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2013; PP No. 21 Tahun 1950; PP No. 2 Tahun 1988; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 3 Tahun 2011; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2011; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011; Perda No. 5 Tahun 2004; Perda No. 6 tahun 2004. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, tujuan, prinsip, dan ruang lingkup perlindungan anak. Kemudian tentang pemenuhan hak- hak anak, kewajiban anak, juga tentang pembentukan forum anak, kota layak anak, kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak, kewajiban dan tanggungjawab keluarga, orangtua, masyarakat, serta koordinasi pelaksanaan perlindungan anak, hingga pengawasan pelaksanaannya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan daerah ini terdiri atas 27 hlm, Penjelasan : 7 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Seri E Nomor 13).\n2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Seri E Nomor 12).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kebijakan ini didasarkan pada asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak:** Setiap anak memiliki hak sipil dan kebebasan, hak atas lingkungan keluarga, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya. Pemerintah Provinsi menjamin pemenuhan hak-hak ini, termasuk hak atas pencatatan kelahiran, penghargaan terhadap pendapat anak, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.\n2. **Penanganan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus:** Peraturan ini mengatur perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat (pengungsi, korban bencana alam, korban kerusuhan), anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku, korban, saksi tindak pidana), anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan dan penjualan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak penyandang disabilitas, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.\n3. **Kelembagaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak:** SKPD terkait (seperti Biro Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dll.) dan instansi vertikal (Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan, dll.) dilibatkan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dibentuk juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) yang bersifat independen.\n4. **Peran Serta Masyarakat:** Masyarakat berhak berperan serta dalam perlindungan anak, termasuk memberikan informasi, mencegah kekerasan, dan melakukan pengawasan. Lembaga penyelenggara perlindungan dan pelayanan anak wajib memiliki kebijakan dan prosedur perlindungan anak.\n5. **Forum Anak:** Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi Forum Anak Daerah sebagai wadah bagi anak untuk menyampaikan pendapat.\n6. **Kota Layak Anak:** Pelaksanaan perlindungan anak dilaksanakan secara terpadu melalui kebijakan Kota Layak Anak.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang dan/atau lembaga pemerintah dan/atau badan hukum atau instansi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF NORTH SUMATERA
REGIONAL REGULATION OF NORTH SUMATERA PROVINCE
NUMBER 3 OF 2014
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF CHILD PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF NORTH SUMATERA,

Considering:

that children are a mandate and gift from God Almighty, in whom dignity and status are inherent as complete human beings, and children as the nation's buds are the generation that continues the ideals of the nation's struggle, have a strategic role, have special characteristics and traits that guarantee the continuity of the nation's and state's existence in the future, so children need to get the widest possible opportunity for survival, growth and development in a normal way, both physically, mentally and socially;
that in North Sumatra Province there are still many children who need protection from various forms of violence, exploitation, discrimination and neglect;
that the state, government, society, families

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a31782e0-2f97-4038-899c-5999a6f48164","actionData","errors"]