[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3079598-490a-46d2-b7de-124da25c9178","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan\r\nKelurahan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2026","number","3","year","2026","published_date","2026-01-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan\r\nKelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pariwisata-kalurahan-kelurahan
2026
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2026/NO.3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan\r\nKelurahan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi\r\npariwisata di kalurahan dan kelurahan yang sejalan\r\ndengan filosofi hamemayu hayuning bawana,\r\nmanunggaling kawula gusti, dan sangkan paraning\r\ndumadi sehingga perlu dibina dan\r\nditumbuhkembangkan;\r\nbahwa pariwisata di kalurahan dan kelurahan di Daerah\r\nIstimewa Yogyakarta perlu diarahkan agar lebih\r\nbersinergi dan berdaya guna dalam memberikan\r\nmanfaat yang optimal serta mewujudkan kemakmuran\r\ndan kesejahteraan;\r\nbahwa untuk memberikan arah, landasan, dan\r\nkepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat,\r\nmaka diperlukan pengaturan yang jelas tentang\r\npengoordinasian pariwisata di kalurahan dan\r\nkelurahan;\r\nbahwa sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang\r\nNomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, bahwa Pemerintah Daerah berwenang\r\nmengoordinasikan penyelenggaraan Kepariwisataan di\r\nwilayahnya; \n Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemanfaatan Objek Kebudayaan Sebagai Daya Tarik Wisata; Sarana dan Prasarana Pariwisata; Pembangunan Sumber Daya Manusia; Pelaku Usaha; Lembaga Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan; Produk Pariwisata; Pemasaran Pariwisata; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Tanah Kalurahan, dan Tanah Kalurahan Yang Berasal Bukan Dari Hak Anggaduh; Partisipasi Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2026. \n Jumlah Halaman: 22 hlm. Penjelasan: 11 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam penyelenggaraan pariwisata di tingkat kalurahan dan kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan ini bertujuan untuk melestarikan nilai budaya luhur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong partisipasi aktif, serta mewujudkan pariwisata yang ramah disabilitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dengan berlandaskan filosofi hamemayu hayuning bawana, manunggaling kawula gusti, dan sangkan paraning dumadi.

Secara substansial, peraturan ini mengatur pemanfaatan objek kebudayaan sebagai daya tarik wisata dengan memperhatikan kelestarian budaya dan lingkungan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan pengembangan potensi wisata tersebut dengan melibatkan Kasultanan/Kadipaten, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kalurahan, serta pelaku usaha. Setiap destinasi wisata diwajibkan memiliki sarana dan prasarana yang aksesibel dan ramah lingkungan.

Terkait sumber daya manusia, peraturan ini mewajibkan pemenuhan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta pemahaman terhadap nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta. Pelaku usaha, yang dapat berupa perorangan, desa wisata, BUMKal, atau koperasi, diwajibkan memiliki perizinan berusaha dan mematuhi standar pelayanan yang tidak diskriminatif serta mengutamakan produk dan tenaga kerja lokal. Selain itu, diatur pula mengenai penggunaan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah kalurahan yang memerlukan izin tertulis (serat kekancingan) untuk kegiatan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi informasi melalui platform digital terpadu.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
REGIONAL REGULATION OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
NUMBER 3 OF 2026
ON
TOURISM ADMINISTRATION IN KALURAHAN AND KELURAHAN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA,

Considering :

that the Special Region of Yogyakarta possesses tourism potential in kalurahan and kelurahan that is in line with the philosophy of hamemayu hayuning bawana, manunggaling kawula gusti, and sangkan paraning dumadi, thus requiring cultivation and development;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3079598-490a-46d2-b7de-124da25c9178","actionData","errors"]