[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2fa01e4-1515-4712-bdc2-c7df2e136e13","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-02-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumba Barat","place_of_enactment","Waikabubak","theme","Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketenteraman-umum-ketertiban
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa setiap manusia berhak atas perlindungan, rasa aman, kesejahteraan lahir dan batin, kebebasan memeluk agama dan beribadat, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\nb. Bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Sumba Barat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang mampu melindungi warga Kabupaten Sumba Barat dan prasarana beserta kelengkapannya; \r\nc. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; \r\nd. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; Bab 3. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat; Bab 4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Desa; Bab 5. Pendanaan; Bab 6. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 7. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2023. \n 35 halaman; 6 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, serta untuk melindungi warga dan prasarana. Tujuan dari peraturan ini adalah menciptakan, menjaga, dan memelihara ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat, mewujudkan rasa aman, serta menegakkan hak asasi manusia.\n\nKetentuan substansial mencakup kewenangan Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang meliputi deteksi dini, pembinaan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, dan penanganan unjuk rasa. Peraturan ini juga mengatur koordinasi dengan berbagai pihak seperti TNI, Polri, perangkat daerah terkait, dan unsur masyarakat. Di samping itu, diatur pula mengenai penyelenggaraan pelindungan masyarakat yang meliputi pembentukan Satgas Linmas, pelindungan masyarakat di bidang kebencanaan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, bantuan kegiatan sosial kemasyarakatan, bantuan pada saat pemilihan, dan bantuan upaya pertahanan negara. Peraturan ini juga mengatur peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 52 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.\n3. Penyedia Jasa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif meliputi: teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, dan pencabutan izin.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 56 ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi: teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, atau pembongkaran bangunan.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 58 ayat (7) dikenakan sanksi administratif meliputi: teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, dan upaya paksa polisional.\n6. Pelanggaran terhadap Pasal 61 ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi: teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau denda administratif.\n7. Pelanggaran terhadap Pasal 65 ayat (3) dikenakan sanksi administratif meliputi: teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif; atau penutupan tempat usaha.\n8. Pelanggaran terhadap Pasal 66 ayat (1) dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif meliputi: teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, atau upaya paksa polisional.\n9. Pelanggaran terhadap Pasal 74 ayat (1) dikenakan sanksi adminisratif meliputi: teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif; atau pembongkaran tempat usaha.\n10. Pelanggaran terhadap Pasal 77 ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi: teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif; atau pembongkaran bangunan.\n11. Pelanggaran terhadap Pasal 78 ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi: teguran lisan, teguran tertulis; dan denda administratif.\n12. Pelanggaran terhadap Pasal 86 ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi: teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif; atau pembubaran kegiatan.\n13. Pelanggaran terhadap Pasal 92 ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi: teguran lisan, teguran tertulis; atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BHINNEKA TUNGGAL IKA

REGENT OF WEST SUMBA
THE PROVINCE OF EAST NUSA TENGGARA

REGIONAL REGULATION OF WEST SUMBA REGENCY
NUMBER 3 OF 2023
ON
PUBLIC ORDER, PUBLIC PEACE
AND PUBLIC PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST SUMBA,

\n\n \n \n \n \n

that every human being is entitled to protection, a sense
of security, physical and spiritual well-being, freedom
of religion and worship, and to obtain a
good and healthy environment as
mandated by the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF
INDONESIA;

that in order to realize an orderly, peaceful, comfortable,
clean and beautiful life for the West Sumba community,
it is necessary to have regulations in the field of
Public Order, Public Peace and
Public Protection that are able to protect
the residents of West Sumba Regency and their infrastructure
and equipment;

\n that based on Law Number 23 of
2014 on Regional Government

Considering / Whereas :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2fa01e4-1515-4712-bdc2-c7df2e136e13","actionData","errors"]