[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2f5385d-3220-4771-ad20-65c1a7b71509","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN \r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH \r\nTAHUN ANGGARAN 2019","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2020","number","3","year","2020","published_date","2020-09-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Malang","place_of_enactment","Kepanjen","theme","PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN \r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH \r\nTAHUN ANGGARAN 2019","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN \r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH \r\nTAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4)\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011\r\ntentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan\r\nPropinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan\r\nBatas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II\r\nSurabaya dengan mengubah Undang-Undang\r\nNomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan\r\nDaerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi\r\nJawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah\r\nIstimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 2730);\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4286);\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang\r\nPemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4400);\r\n6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang\r\nPerubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\ntentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019\r\nNomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6398);\r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana\r\nPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4575);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang\r\nSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nPemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem\r\nInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5155);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang\r\nPendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang\r\nBantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang\r\nPerubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5\r\nTahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018\r\nNomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6177);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata\r\nCara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang\r\nStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012\r\nNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5272);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6041);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak\r\nKeuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6057);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang\r\nPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6279);\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6322);\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang\r\nLaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019\r\nNomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6323);\r\n22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);\r\n23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011\r\ntentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 310);\r\n24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011\r\ntentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial\r\nyang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali,\r\nterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011\r\ntentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial\r\nyang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019\r\nNomor 15);\r\n25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013\r\ntentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan\r\nBerbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);\r\n26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan\r\natas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);\r\n27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017\r\ntentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah\r\ntentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan\r\nKepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban\r\nPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017\r\nNomor 450);\r\n28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018\r\ntentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib\r\nAdministrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan\r\nPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai\r\nPolitik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018\r\nNomor 630);\r\n29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018\r\ntentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);\r\n30. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006\r\ntentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006\r\nNomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang\r\nNomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang\r\nTahun 2010 Nomor 4/A);\r\n31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010\r\ntentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nMalang Tahun 2010 Nomor 1/B), sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang\r\nNomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nDaerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019\r\nNomor 1 Seri B);\r\n32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010\r\ntentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C), sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang\r\nNomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nDaerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan\r\nTertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang\r\nTahun 2020 Nomor 1/B);\r\n33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010\r\ntentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang\r\nPerubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10\r\nTahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri B);\r\n34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010\r\ntentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C), sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang\r\nNomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nDaerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa\r\nUsaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016\r\nNomor 2 Seri B);\r\n35. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011\r\ntentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E), sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang\r\nNomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nDaerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang\r\nTahun 2018 Nomor 6 Seri D);\r\n36. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016\r\ntentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016\r\nNomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016\r\ntentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018\r\nNomor 1 Seri C);\r\n37. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2017\r\ntentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati\r\ndan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Malang\r\nTahun 2017 Nomor 3 Seri A);\r\n38. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017\r\ntentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan\r\nAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 4 Seri A);\r\n39. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2018\r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun\r\nAnggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang\r\nTahun 2018 Nomor 3 seri A);\r\n40. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2019\r\ntentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 2 seri A); \n PERTANGGUNGJAWABAN\r\nPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA\r\nDAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1/B);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri B);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri B);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 6 Seri D);\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini dilampiri dengan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang.\n\nLaporan Realisasi Anggaran menunjukkan pendapatan sebesar Rp 4.105.659.149.084,41, belanja sebesar Rp 3.488.771.618.590,18, dan transfer sebesar Rp 600.632.046.772,00, menghasilkan surplus sebesar Rp 16.255.483.722,23. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp 430.635.681.393,25 dan pengeluaran sebesar Rp 38.457.119.476,41, dengan pembiayaan neto sebesar Rp 392.178.561.916,84.\n\nNeraca mencatat jumlah aset sebesar Rp 6.985.183.955.290,12, jumlah kewajiban sebesar Rp 40.303.336.182,96, dan jumlah ekuitas sebesar Rp 6.944.880.619.107,15. Laporan Operasional mencatat pendapatan-LO sebesar Rp 3.803.788.695.506,29, beban sebesar Rp 3.299.693.127.458,27, dan surplus/defisit-LO sebesar Rp 501.125.267.120,03. Laporan Arus Kas mencatat saldo akhir kas sebesar Rp 408.588.939.039,07. Laporan Perubahan Ekuitas mencatat jumlah ekuitas akhir sebesar Rp 6.944.880.619.107,15.\n\nCatatan atas Laporan Keuangan memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Peraturan ini juga mencantumkan berbagai lampiran yang merinci lebih lanjut laporan keuangan tersebut. Bupati Malang menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut.","transitional_provisions","","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MALANG
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF MALANG REGENCY
NUMBER 3 OF 2020
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2019

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MALANG,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions in Article 15 paragraph (4) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional \n Keuangan Management, as amended several times, most recently by the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2011 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional \n Keuangan Management, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Accountability for the Implementation of the \n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah for Fiscal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2f5385d-3220-4771-ad20-65c1a7b71509","actionData","errors"]