[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2f255d8-0fc8-4a7b-bbb4-8035f7d4a896","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-07-26","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman","place_of_enactment","Parit Malintang","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah - Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI \r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan keadilan;\r\nbahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;\r\nbahwa dengan ditetapkannya Putusan Makamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, perlu dilakukan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. \n Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan Perubahan sebagai berikut :\r\n\r\n1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :\r\nPasal 6\r\n(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 ( satu ) tahun.\r\n(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.\r\n\r\n2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :\r\nPasal 7\r\n(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.\r\n(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.\r\n(3)Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :\r\na. uang harian perjalanan dinas;\r\nb. biaya transportasi;\r\nc. alat tulis kantor\r\n\r\n3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :\r\n\r\nPasal 8\r\n(1)Retribusi ditetapkan dengan formula sebagai berikut :\r\nRPTM = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi Keterangan :\r\nRPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi\r\n(2)Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp 2.000.-000,00 (Dua juta rupiah) per menara per tahun.\r\n(3)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.\r\n(4)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.\r\n(5)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.\r\n\r\n(6)Penetapan indeks variabel sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2018. \n Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 \n Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 \n 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Perubahan meliputi:

Pasal 6: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebanyak 2 kali dalam 1 tahun.
Pasal 7: Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, meliputi biaya operasional seperti uang harian perjalanan dinas, biaya transportasi, dan alat tulis kantor.
Pasal 8: Retribusi ditetapkan dengan formula: RPTM = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi. Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp 2.000.000,- per menara per tahun dan ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi. Penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Lampiran Peraturan Daerah ini mencantumkan indeks variabel tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan zonasi/kawasan, tinggi menara, jenis menara, dan jarak tempuh.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Perda Kab. Padang Pariaman No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/297879/perda-kab-padang-pariaman-no-1-tahun-2024","6a94ab18-0a05-46bb-a1a4-88ec8dbe0a5c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PADANG PARIAMAN
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PADANG PARIAMAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2018
ABOUT

AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 21 OF 2012
CONCERNING RETRIBUTION FOR TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PADANG PARIAMAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the implementation of regional government is directed to accelerate the realization of community welfare through improved services by paying attention to the principles of democracy and justice;
that regional retribution is one source of regional income that is useful for financing the implementation of regional government in providing services to the community;
that with the enactment of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-XII/2014, dated May 26, 2015, which states that the Elucidation of Article 124 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2f255d8-0fc8-4a7b-bbb4-8035f7d4a896","actionData","errors"]