[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2ee0e51-a7a7-400f-bdb1-2d19a36ed72d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia","short_title","Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-08-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6493dc60-cb78-4b71-931e-acd205b9e3b2","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia","short_name","Perka Arsip Nasional","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f59a48cc-a690-40f9-8371-21a524bdd6e8","Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","tags",[],"location","Arsip Nasional Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman - gratifikasi - Arsip nasional ri
2013
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 9, jdih.anri.go.id; 8 hlm.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia TENTANG Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia perlu mendorong terwujudnya zona integritas. Dalam rangka mewujudkan zona integritas perlu adanya Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; dan Perka ANRI Nomor 3 Tahun 2006. \n Pegawai ANRI dilarang baik secara langsung atau tidak langsung memberikan hadiah/cendera mata dan atau hiburan kepada setiap pihak yang memiliki hubungan kerja yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2013. \n Lampiran file: 10 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 8; lampiran hlm 9 sd 10) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya zona integritas di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan menetapkan pedoman pelaporan gratifikasi. Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas lainnya yang diterima oleh pegawai ANRI. Setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban dianggap sebagai suap, kecuali jika dilaporkan kepada Inspektorat. Pegawai ANRI dilarang memberikan atau menerima hadiah yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan terkait jabatan mereka. Pemberian hadiah diperbolehkan dalam batas kewajaran, seperti untuk acara pernikahan atau musibah, dengan nilai maksimum Rp. 1.000.000,-. Pelaporan gratifikasi harus dilakukan dalam waktu 7 hari kerja, dan barang yang cepat kadaluwarsa dapat diserahkan kepada lembaga sosial. Inspektorat bertanggung jawab untuk melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

","transitional_provisions","sanctions","

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, South Jakarta 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280

\nhttp://www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\nNUMBER 9 OF 2013

\nABOUT

\nGUIDELINES FOR REPORTING GRATUITIES

\nWITHIN THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2ee0e51-a7a7-400f-bdb1-2d19a36ed72d","actionData","errors"]