[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2c7f042-095a-4586-b84d-66ee72573e29","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":94,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020","short_title","Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020","number","5","year","2020","published_date","2020-08-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","d8f27d44-8416-4b3f-96fa-e38a3ed98f77","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Instruksi Menteri Dalam Negeri","short_name","Instruksi Mendagri","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ada340fa-4cda-4998-83a8-86cf128dcc27","Penanganan Pandemi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Dalam Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Instruksi Menteri Dalam Negeri NO. 5,
Instruksi Menteri Dalam Negeri TENTANG Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Instruksi Menteri Dalam Negeri ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti berbagai peraturan perundang-undangan terkait penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi akibat COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah. Instruksi ini menginstruksikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman COVID-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan pandemi COVID-19, yang antara lain bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga. Percepatan penggunaan/realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 diprioritaskan untuk penanganan kesehatan (penyediaan sarana prasarana, penyebarluasan informasi, peningkatan kapasitas fasilitas layanan kesehatan, dll.), penanganan dampak ekonomi (pengadaan bahan pangan, program padat karya tunai, stimulus UMKM, promosi investasi, dll.), dan optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial (verifikasi data kesejahteraan sosial, pemantauan bantuan sosial, percepatan penyaluran hibah/bantuan sosial). Selain itu, dilakukan penyesuaian APBD dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 dan realokasi belanja tidak terduga untuk menambah belanja modal dan/atau belanja barang/jasa. Pemerintah Daerah juga diinstruksikan untuk menyampaikan laporan penggunaan anggaran dan ketersediaan kas secara berkala. Instruksi ini juga menggalakkan kampanye penggunaan masker dan mempercepat realisasi pendanaan pemilihan kepala daerah serta memastikan alokasi anggaran untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF HOME AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

INSTRUCTION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2020
CONCERNING
PRIORITY USE OF THE AMENDMENT TO THE APBD FOR FISCAL YEAR 2020

\nMINISTER OF HOME AFFAIRS,
\nIn order to follow up Article 11 paragraph (1) of Law Number 2 of 2020 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or In Order to Face Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability into Law, Presidential Regulation Number 82 of 2020 concerning the Committee for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and National Economic Recovery, Presidential Instruction Number 3 of 2020 concerning Forest and Land Fire Management, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 39 of 2020","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2c7f042-095a-4586-b84d-66ee72573e29","actionData","errors"]