[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2b342bf-87d3-427b-9d14-5bb79461a775","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2003 tentang TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2003","number","05","year","2003","published_date","2003-05-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"5d28585c-8ee7-4586-a554-13242175531c","Ratifikasi Perjanjian Internasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Takalar","place_of_enactment","Pattallassang","theme","TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2003/NO.05
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT
ABSTRAK:	\n \n A. bahwa dalam rangka menindak lanjuti pelaksman Undang-undang Nomar 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakal, maka perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur teknis pengelolaan zakar;\r\nB. bahwa Pengelolaan zakat perlu senantiasa ditingkatkan pelakaananya lebih berhasil guna dan berdaya guna;\r\nC. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Teknis Pengeluluan Zakat. \n 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1909 Nomer 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);\r\n2. ⁠Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang l'enyelenggara Negara yang Bersh dan Behas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;\r\n3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolan Zakal (Lemburan Negura Republik Indoncsia Tahun 1999 Nomor 164.\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nonor 3885);\r\n4. Koputusan Monteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pclaksanaan\r\nUndang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan 7akat;\r\n5. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan\r\nHaji Nomor /291 tentang Pedoman Tcknis Pengelolaan Zakat;\r\n6. Poraturan Daerah Kabupaten Takalar Numor 01 Tahun 2001 tentang Garis-garis Besar Haluan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar\r\nTahun 2002-2004:\r\n7. Peraturan Duerah Kabupaten Takalar Nomor 17 Tahun 200F tentany Program Pembangunan Daerah (Properda) Kabupaten Takalar Tahun 2001-2005. \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : ASAS DAN TUJUAN\r\nBAB III : JENIZ ZAKAT\r\nBAB IV : PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT\r\nBAB VII : PENGAWASAN DAN PELAPORAN\r\nBAB VIII : SANKSI\r\nBAB IX : PENYIDIKAN\r\nBAB X : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2003. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. Oleh karena itu: (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2003 tentang Teknis Pengelolaan Zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan hasil guna zakat.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Jenis Zakat: Zakat maal (harta) dan zakat fitrah (pribadi).
Pengumpulan Zakat: Dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dan LAZ dapat menerima infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat. Pegawai dengan penghasilan di atas Rp. 1.000.000 dianjurkan membayar zakat profesi 2,5%.
Penyaluran Zakat: Disalurkan kepada mustahiq (penerima zakat) berdasarkan skala prioritas. Hasil infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dapat diprioritaskan untuk usaha produktif.
Kewenangan Pengumpulan Zakat: BAZ Kabupaten mengumpulkan zakat dari instansi pemerintah dan swasta tingkat kabupaten. BAZ Kecamatan mengumpulkan dari instansi pemerintah dan swasta, perusahaan kecil, pedagang di tingkat kecamatan. UPZ di desa/kelurahan mengumpulkan zakat fitrah dan zakat lainnya.
Anggaran Operasional BAZ: Bersumber dari APBD Kabupaten dan dana zakat bagian amil.
Pengawasan dan Pelaporan: Pengawasan dilakukan oleh unsur pengawas di semua tingkatan BAZ. BAZ Kecamatan melapor ke BAZ Kabupaten, dan BAZ Kabupaten melapor ke DPRD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat tidak benar harta Zakat, Infaq, Sedekah, Hibah, Wasiat, Waris dan Khafarat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).\n2. Setiap petugas Badan Amil Zakat dan petugas Lembaga Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF TAKALAR REGENCY
REGIONAL REGULATION OF TAKALAR REGENCY
NUMBER 05 OF 2003
CONCERNING
TECHNICAL MANAGEMENT OF ZAKAT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAKALAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to follow up on the implementation of the Law
Number 38 of 1999 concerning the Management of Zakat, it is necessary to have
provisions governing the technical management of zakat;
that the management of zakat needs to be continuously improved so that
its implementation is more successful and efficient;
that based on the considerations as referred to in letters a
and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Technical Management of
Zakat.

In view of:

Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government
(State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 60,
Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2b342bf-87d3-427b-9d14-5bb79461a775","actionData","errors"]