[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2a59393-1480-48e6-b7c5-468949446825","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 1 Tahun 2013","number","1","year","2013","published_date","2013-05-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Depok","place_of_enactment","Depok","theme","Tata Cara Pembentukan Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

STRUKTUR ORGANISASi
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2013/1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pembentukan Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Kelurahan merupakan bagian dari penyelenggara \r\n\r\n pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, \r\n\r\n oleh karena itu Kelurahan harus dapat memberikan pelayanan \r\n\r\n yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pemerataan \r\n\r\n pembangunan dirasakan oleh masyarakat; \r\n\r\n b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah \r\n\r\n Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri \r\n\r\n Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, \r\n\r\n Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, maka Peraturan \r\n\r\n Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2001 tentang Tata Cara \r\n\r\n Pembentukan Kelurahan, perlu dilakukan penyesuaian; \r\n\r\n c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam \r\n\r\n huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang \r\n\r\n Tata Cara Pembentukan Kelurahan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang- Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 \n Terdiri dari 14 Pasal, 5Bab yaitu Ketentuan Umum, Pembentukan, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2013. \n mengatur mengenai Tata Cara Pembentukan Kelurahan \n 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Kelurahan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pembentukan kelurahan di Kota Depok. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan memberdayakan masyarakat agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan lebih cepat. Hal ini didasari oleh telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, yang menyebabkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Kelurahan perlu disesuaikan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup syarat-syarat pembentukan kelurahan, yang meliputi jumlah penduduk minimal 4.500 jiwa atau 900 KK, luas wilayah minimal 3 km², wilayah kerja yang dapat dijangkau, serta ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan seperti kantor pemerintahan, jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai, dan fasilitas umum yang memadai. Pembentukan kelurahan dapat dilakukan melalui penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih. Proses pembentukan kelurahan dapat diinisiasi oleh masyarakat atau Pemerintah Kota, dengan mekanisme yang berbeda untuk masing-masing prakarsa. Pembiayaan pembentukan kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota. Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF DEPOK CITY
NUMBER 01
YEAR 2013

REGIONAL REGULATION OF DEPOK CITY
NUMBER 01 YEAR 2013
TENTANG
PROCEDURES FOR ESTABLISHING KELURAHAN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DEPOK,

Menimbang :

Considering / Whereas Kelurahan is part of the government administration that is in direct contact with the community, therefore Kelurahan must be able to provide optimal service so that the implementation of government and equitable development are felt by the community;
Considering / Whereas with the issuance of Government Regulation Number 73 of 2005 on Kelurahan and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 31 of 2006 on the Establishment, Abolition, and Merger of Kelurahan, the Regional Regulation of Depok City Number 8 of 2001 on Procedures for Establishing Kelurahan, needs to be adjusted;
Considering / Whereas based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2a59393-1480-48e6-b7c5-468949446825","actionData","errors"]