[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2a35d15-8dea-43a7-8d4f-1d5f7421cfbd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang PENANGGULANGAN BENCANA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 02 Tahun 2012","number","02","year","2012","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tangerang Selatan","place_of_enactment","Tangerang Selatan","theme","PENANGGULANGAN BENCANA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN BENCANA
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka menanggulangi bencana di wilayah Kota Tangerang Selatan, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia, yang dapat menimbulkan korban jiwa manusia,kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis,sehingga dapat menghambat kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Penanggulangan Bencana ini ditetapkan sebagai upaya untuk antisipasi dan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinir, dan terpadu. \n 1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No. 32 tahun 2004;3. UU No. 33 tahun 2004\r\n;4. UU No. 24 tahun 2007;5. UU No. 26 tahun 2007;6. UU No. 51 tahun 2008\r\n;7. UU No. 11 tahun 2009;8. UU No. 32 tahun 2009;9. UU No. 25 tahun 2009\r\n;10. UU No. 12 tahun 2011;11. PP No. 38 tahun 2007;12. PP No. 31 tahun 2008\r\n;13. PP No. 22 tahun 2008;14. PP No. 23 tahun 2008;15. PP No. 8 tahun 2008\r\n;16. PMDN No. 27 tahun 2007;17. PMDN No. 12 tahun 2003;18. PMDN No. 46 tahun 2008;19. Perda Kota TangSel No. 6 tahun 2010;20. Perda Kota TangSel No. 8 tahun 2011 \n 1.ketentuan umum;2.landasan , asas dan tujuan;3.tanggung jawab dan wewenang\r\n;4.kelembagaan;5.hak dan kewajiban masyarakat;6.penyelenggaraan penanggulan bencana;7.pendanaan dan bantuan bencana;8. pengawasan;9.penyelesain sengketa;10. penyidikan;11.ketentuan pidana;12.ketentuan peralihan;13.ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 45 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanggulangan bencana di Kota Tangerang Selatan. Latar belakangnya adalah perlunya upaya antisipasi dan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinir, dan terpadu untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana alam, non-alam, dan sosial.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi penjaminan hak masyarakat dan pengungsi, perlindungan masyarakat dari ancaman bencana, pengembangan kebijakan pengurangan resiko bencana, pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam program pembangunan daerah, pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD, perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan, serta pemulihan kondisi dari dampak bencana. Pemerintah Daerah berwenang menyusun perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur penanggulangan bencana, menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, menentukan status keadaan darurat bencana, menjalin kerjasama dengan pihak lain, mengatur penggunaan teknologi beresiko bencana, mengerahkan sumberdaya, merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan, dan melakukan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan.

Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan sosial, pendidikan, informasi, berperan serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh ganti kerugian akibat bencana. Masyarakat berkewajiban menjaga kehidupan sosial yang harmonis, berperan aktif dalam penanggulangan bencana, memberikan informasi yang benar, dan mendapatkan izin dalam pengumpulan bantuan. Lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha, dan lembaga internasional juga memiliki hak dan kewajiban terkait penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana. Tahap pra-bencana meliputi perencanaan, pengurangan resiko, pencegahan, pemanduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis resiko bencana, penegakkan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta persyaratan standar teknis dan operasional. Tahap tanggap darurat meliputi pengkajian cepat, penentuan status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan sarana vital. Tahap pasca-bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pendanaan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah, dengan partisipasi masyarakat. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD dan menggunakan dana siap pakai pada saat tanggap darurat. Pengelolaan bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua program kegiatan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kota Tangerang Selatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dangan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan beresiko tinggi, yang tidak dilengkapi analisis resiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH TANGERANG CITY
NUMBER 2 OF 2012
CONCERNING
DISASTER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF SOUTH TANGERANG,

Considering:

that in order to mitigate disasters in the South Tangerang City area, whether caused by natural factors, non-natural factors or human factors, which can cause loss of human life, environmental damage, property loss, and psychological impacts, so that it can hinder the life and livelihood of the community, the implementation of development and its results, it is necessary to make planned, coordinated and integrated disaster anticipation and mitigation efforts;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of South Tangerang City concerning Disaster Management;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 32 of 2004 concerning Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2a35d15-8dea-43a7-8d4f-1d5f7421cfbd","actionData","errors"]