[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a29dc712-7efc-4350-a594-c97f5538194a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-04-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara","place_of_enactment","Kendari","theme","Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELESTARIAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 1 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168;\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);\r\n4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6778;\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756; \n BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penemuan dan Pencarian, pada Bab II ini menjelaskan mengenai penemuan dan pencarian atas Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB); BAB IV Pendaftaran ODCB; BAB V TACBP, pada Bab V ini menjelaskan mengenai Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi (TACBP); BAB VI Pengkajian ODCB; BAB VII PENETAPAN ODCB; BAB VIII Pemeringkatan Cagar Budaya; BAB IX Pencatatan Cagar Budaya; BAB X Penghapusan Cagar Budaya; BAB XI Pengalihan Kepemilikan; BAB XII Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya; BAB XIII Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya; BAB XIV Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya; BAB XIV Insentif dan Kompensasi; BAB XV Pengawasan; BAB XVI Pendanaan; BAB XVII Sanksi; BAB XVII Ketentuan Peralihan; BAB XVIII Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023. \n 36 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Latar belakangnya adalah amanat Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan negara untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Peraturan ini mengatur mengenai penemuan dan pencarian Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB), pendaftaran ODCB, Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi (TACBP), pengkajian dan penetapan ODCB menjadi Cagar Budaya, pemeringkatan dan pencatatan Cagar Budaya, penghapusan Cagar Budaya, pengalihan kepemilikan, serta pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya. Kewenangan Pemerintah Daerah ditingkatkan, termasuk tugas dan wewenangnya dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya. Peraturan ini juga mengatur mengenai insentif dan kompensasi bagi pemilik atau pengelola Cagar Budaya, pengawasan, dan pendanaan.","transitional_provisions","1. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n2. Cagar budaya yang telah ditetapkan dengan Keputusan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap sah dan mengikat.","sanctions","1. Penerima kuasa pendaftaran ODCB yang melanggar larangan Pasal 12 dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00.\n2. TACBP yang melanggar larangan Pasal 13 dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00.\n3. Pelaku vandalisme terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Pasal 42 dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00.\n4. Penyalahgunaan izin Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Pasal 79 dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00.\n5. TACBP yang melanggar kewajiban Pasal 12 dikenakan sanksi pemberhentian sebagai TAСВР.\n6. Penerima insentif yang melanggar kewajiban Pasal 93 dikenakan sanksi penundaan atau pembatalan pemberian insentif selama 5 tahun.\n7. Penerima kompensasi yang melanggar kewajiban Pasal 95 dikenakan sanksi pembatalan pemberian kompensasi selama 5 tahun.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE
NUMBER 6 OF 2023
on
PRESERVATION AND PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI,

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 95, Article 96 and Article 97 of Law Number 11 of 2010 on Cultural Heritage, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Preservation and Protection of Cultural Heritage;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 11 of 2010 on Cultural Heritage (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 Number 130, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5168;
Law Number 23 of 2014 on Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a29dc712-7efc-4350-a594-c97f5538194a","actionData","errors"]