[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a29887e6-6417-4265-aa23-971c78a7f36d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Persetujuan Lingkungan di Wilayah Ibu Kota Nusantara","short_title","Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 1","number","1","year","2024","published_date","2024-02-26","effective_date","2024-02-29","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","8c10750c-beae-4e95-88a9-2e512f474d5c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara","short_name","Perka OIKN","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6be45f00-69f0-431b-a1b7-465686617b78","Ibu Kota Nusantara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Otorita Ibu kota Nusantara","place_of_enactment","","theme","Persetujuan Lingkungan di Wilayah Ibu Kota Nusantara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LINGKUNGAN HIDUP
2024
Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara NO. 1, BN 2024 (145) / 192 hlm
Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara TENTANG Persetujuan Lingkungan di Wilayah Ibu Kota Nusantara
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan pemberian persetujuan lingkungan di wilayah Ibu Kota Nusantara yang lebih efektif, efisien, dan menciptakan kepastian hukum dan sejalan dengan kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara perlu mengatur mengenai mekanisme pemberian persetujuan lingkungan di wilayah Ibu Kota Nusantara; \r\nb. bahwa pengaturan mekanisme pemberian persetujuan lingkungan di wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penanggung jawab usaha dan kegiatan dalam mengajukan persetujuan lingkungan di wilayah Ibu Kota Nusantara; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Persetujuan Lingkungan di Wilayah Ibu Kota Nusantara; \n UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 3 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 22 Tahun 2021, PP No. 42 Tahun 2021, PP No. 12 Tahun 2023, PP No. 27 Tahun 2023, Perpres No. 63 Tahun 2022, Perpres No. 64 Tahun 2022, dan Perka OIKN No. 1 Tahun 2022. \n Peraturan ini mengatur mengenai persetujuan lingkungan di wilayah Ibu Kota Nusantara meliputi: a. kebijakan umum persetujuan lingkungan; b. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; c. penyusunan dan pemeriksaan; d. formulir UKL-UPL; e. pengisian SPPL; f. penyusun Amdal; g. tim uji kelayakan lingkungan hidup; h. dokumen evaluasi lingkungan hidup dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup; i. perubahan persetujuan lingkungan; j. bantuan terhadap usaha mikro dan kecil; k. pendanaan persetujuan lingkungan; l. pengawasan; dan m. sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2024. \n Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku: a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang sedang memeriksa permohonan Persetujuan Lingkungan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini, wajib berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam penetapan Persetujuan Lingkungan; dan b. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pengawasan terhadap Persetujuan Lingkungan atau dengan nama lain yang telah diterbitkan di wilayah Ibu Kota Nusantara sebelum berlakukannya Peraturan Kepala ini. \n 192 hlm; 1 sd 54 (batang tubuh), 55 sd 192 (lampiran) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mengatur tentang persetujuan lingkungan di wilayah Ibu Kota Nusantara. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian persetujuan lingkungan yang lebih efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan di Wilayah IKN wajib memiliki Persetujuan Lingkungan, yang diterbitkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pelaksanaan kewenangan khusus di bidang Lingkungan Hidup. Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Proses persetujuan lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal, penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL, atau pengisian formulir SPPL yang disetujui secara otomatis. Kewajiban memiliki Amdal dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada pada kawasan yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat menetapkan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib Amdal menjadi wajib Amdal, atau sebaliknya, berdasarkan evaluasi dan pertimbangan tertentu.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:\r\na. Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang sedang memeriksa permohonan Persetujuan Lingkungan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini, wajib berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam penetapan Persetujuan Lingkungan; dan\r\nb. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pengawasan terhadap Persetujuan Lingkungan atau dengan nama lain yang telah diterbitkan di wilayah Ibu Kota Nusantara sebelum berlakukannya Peraturan Kepala ini.","sanctions","Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Perka OIKN No. 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Ibu Kota Nusantara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/347853/perka-oikn-no-17-tahun-2025","d2b1c23c-7c99-4b4c-abe1-303d2d60c364","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE HEAD OF THE AUTHORITY OF THE ARCHIPELAGO CAPITAL CITY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2024
on
ENVIRONMENTAL APPROVAL IN THE ARCHIPELAGO CAPITAL CITY AREA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE AUTHORITY OF THE ARCHIPELAGO CAPITAL CITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that in order to realize the granting of environmental approval in the area of the Archipelago Capital City that is more effective, efficient, and creates legal certainty and is in line with the special authority of the Archipelago Capital City Authority, it is necessary to regulate the mechanism for granting environmental approval in the area of the Archipelago Capital City;
that the regulation of the mechanism for granting environmental approval in the area of the Archipelago Capital City as intended in letter a, aims to provide guidelines for those responsible for businesses and activities in submitting

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a29887e6-6417-4265-aa23-971c78a7f36d","actionData","errors"]