[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a28524b8-ca29-45db-ba6d-de321febc582","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2009","number","1","year","2009","published_date","2009-08-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Baubau","place_of_enactment","Baubau","theme","Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin - bangunan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2009/ NO. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi objektif saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Izin Mendirikan Bangunan. \n Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Bau–Bau Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008. \n terkait segala prosedur dan aturan perizinan pendirian bangunan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 32 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bau-Bau. Tujuan pemberian IMB adalah untuk mengarahkan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang, mewujudkan bangunan yang fungsional dan serasi dengan lingkungan, menjamin keandalan teknis bangunan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendirian bangunan, mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan kepemilikan bangunan, serta melakukan penertiban dan inventarisasi bangunan.

Ketentuan Substansial:

Penyelenggaraan bangunan meliputi pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Setiap pendirian bangunan harus memenuhi persyaratan administratif (status hak atas tanah dan kepemilikan bangunan) dan teknis (tata bangunan dan keandalan bangunan). Fungsi/klasifikasi bangunan meliputi hunian/tempat tinggal, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, ganda/campuran, dan khusus. Persyaratan tata bangunan mencakup peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur bangunan, dan pengendalian dampak lingkungan. Persyaratan keandalan bangunan meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Pemilik bangunan memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan bangunan, termasuk mendapatkan pengesahan rencana teknis, melaksanakan pembangunan sesuai IMB, dan memelihara bangunan. Bangunan harus sesuai dengan rencana tata ruang. Tata cara permohonan IMB meliputi pengajuan permohonan, pemberian izin, pengecualian izin, dan pengesahan permohonan. IMB memiliki masa berlaku dan dapat ditangguhkan atau dibatalkan.

Retribusi IMB diatur, meliputi obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, perhitungan besarnya retribusi, indeks penghitungan, harga satuan retribusi, dan rumus penghitungan. Tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi juga diatur. Piutang retribusi yang kedaluwarsa dapat dihapuskan. Pemutihan IMB diberikan terhadap bangunan yang belum memiliki IMB. Pembinaan dan pengawasan IMB dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Bangunan yang didirikan tanpa IMB dapat dikenai tindakan berupa peringatan tertulis, penyegelan/pengosongan, atau pembongkaran.\n2. Keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BAU-BAU CITY
NUMBER 01 OF 2009
ABOUT
BUILDING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BAU-BAU,

Considering:

that Regional Regulation of Bau-Bau City Number 8 of 2003 concerning Retribution for Building Permit is no longer in accordance with the current objective conditions, so adjustments need to be made;
that in connection with the intent of letter a above, it is necessary to form a Regional Regulation of Bau-Bau City concerning Building Permit;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1960 Number 104, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2043);
Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a28524b8-ca29-45db-ba6d-de321febc582","actionData","errors"]