[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a27ec142-ac56-46fa-9905-90d71209136e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang No. 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-01-12","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jombang","place_of_enactment","Jombang","theme","Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI DAERAH
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah No 3/C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu diganti;\r\nb.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.\r\n \n 1.\tPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam\r\nLingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);\r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);\r\n4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\tDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah\tkedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4844);\r\n5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan\r\nRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4725);\r\n6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); \r\n7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan\tdan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor\r\n140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5059);\r\n9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor\r\n144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5063);\r\n10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara\tRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);\r\n\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman\tPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan\tDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian\tUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan\tDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota\t(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);\r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang\tPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;\r\n17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;\r\n18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Lumpur Domestik;\r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun\r\n2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/D);\r\n20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 3/E).\r\n\r\n \n Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:\r\na.\tmemberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja;\r\nb. memberikan dasar hukum untuk pemungutan Retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;\r\nc.\tmencegah dan menanggulangi dampak lingkungan sebagai akibat pembuangan lumpur tinja.\r\nRetribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di Kabupaten Jombang. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mengganti peraturan daerah sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi pengelolaan lumpur tinja, pemungutan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah, serta mencegah dan menanggulangi dampak lingkungan akibat pembuangan lumpur tinja.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk pengelolaan lumpur tinja dan memberikan pelayanan jasa penyedotan kakus kepada penduduk.
Pelayanan jasa penyedotan kakus dapat dilaksanakan oleh pihak swasta setelah mendapatkan izin dari Bupati.
Setiap orang dilarang membuang limbah kakus sembarangan.
Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pembuangan tinja di IPLT milik Pemerintah Kabupaten Jombang yang dilakukan oleh pihak swasta.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menerima pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dari Pemerintah Daerah.
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, volume tinja, dan jarak antara lokasi pelayanan dengan lokasi pengolahan tinja.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pemungutan, pembayaran, pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penagihan retribusi, serta kedaluwarsa penagihan dan insentif pemungutan retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar Retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Jombang No. 5 Tahun 2020 tentang RETRIBUSI JASA UMUM","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/186022/perda-kab-jombang-no-5-tahun-2020","f20e5b72-7ec5-4fab-85a5-f99cfc35f895","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

12 JANUARY 2012
REGIONAL GAZETTE
JOMBANG REGENCY YEAR 2012
SERIES C
NUMBER 3
COPY

REGIONAL REGULATION OF JOMBANG REGENCY
NUMBER 3 OF 2012
TENTANG
LOCAL FEE FOR THE PROVISION AND/OR SUCTION OF LATRINES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF JOMBANG,

Whereas :	that with the enactment of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation on Regional Retribution needs to be replaced; that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Local Fee for the Provision and/or Suction of Latrines.
Bearing in Mind :	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 12 of 1950 on the Establishment of Regency Regions within the Province of East Java (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 41) as amended by Law Number 2 of 1965 (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a27ec142-ac56-46fa-9905-90d71209136e","actionData","errors"]