[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a279febe-c85e-4203-831e-f3587e80bb0f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023","number","9","year","2023","published_date","2023-10-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2023/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 314 \r\nayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa \r\nkali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 \r\ntentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 \r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 180 \r\nayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 \r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur wajib \r\nmengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang \r\nPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah \r\n(perubahan APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat \r\nDaerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;\r\nb. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf \r\na, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang perubahan \r\nAPBD Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan \r\nkepentingan umum dan peraturan perundang-undangan \r\nyang lebih tinggi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan \r\nDaerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan \r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2023; \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana \r\ntelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 \r\nTahun 1955; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah \r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 \r\nTahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik \r\nIndonesia Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri \r\nDalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun \r\n2021; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta \r\nNomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta \r\nNomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta \r\nNomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta \r\nNomor 2 Tahun 2017; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta \r\nNomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta \r\nNomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 \r\nTahun 2023; \n Materi Pokok: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp6.305.056.739.358,00 berkurang sebesar Rp21.254.593.811,00 sehingga menjadi Rp6.283.802.145.547,00 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023. \n Jumlah Halaman: 17 HLM; Lampiran: 634 HLM \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah APBD Tahun Anggaran 2023. APBD yang semula sebesar Rp6.305.056.739.358,00 berkurang menjadi Rp6.283.802.145.547,00. Perubahan meliputi:\n- Pendapatan Daerah: Semula Rp 5.751.056.739.358,00 menjadi Rp 5.817.530.582.592,00.\n- Belanja Daerah: Semula Rp 6.000.056.739.358,00 menjadi Rp 5.978.802.145.547,00.\n- Pembiayaan Daerah: Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 466.271.562.955,00 dan Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 305.000.000.000,00.\n\nAnggaran pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya melalui peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

NUMBER 9 OF 2023

CONCERNING

AMENDMENT TO THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2023

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions in Article 314 paragraph (6) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Article 180 paragraph (8) of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Finance Management, the Governor is obliged to submit a Draft Regional Regulation concerning the Amendment to the Regional Revenue and Expenditure Budget (amendment to the APBD) to the Regional House of Representatives (DPRD) to obtain joint

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a279febe-c85e-4203-831e-f3587e80bb0f","actionData","errors"]