[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a26d4e0d-fde8-4cf6-b973-865eb20a455a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Irigasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-04-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir","place_of_enactment","Kayu Agung","theme","Irigasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IRIGASI
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2021/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Irigasi
ABSTRAK:	\n \n Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan YME yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian, mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan produksi di sektor pertanian. Dengan telah ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi merupakan salah satu kewenangan daerah. Untuk itu perlu menetapkan perda ini. \n Dasar hukum peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 22 Tahun 1982; PP No. 20 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 73 Tahun 2013; PP No. 121 Tahun 2015; PERMENTAN No. 79/Permentan/OT.140/12/2012; PERMENPUPR No. 29/PRT/M/2015; PERMENPUPR No. 30/PRT/M/2015; PERMENPUPR No. 08/PRT/M/2015; PERMENPUPR No. 09/PRT/M/2015; PERMENPUPR No. 10/PRT/M/2015; PERMENPUPR No. 17/PRT/M/2015; PERDA No. 2 Tahun 2016. \n Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pengelolaan air irigasi, kelembanggan pengelolaan irigasi, hak dan kewajiban, pengelolaan aset irigasi, koordinasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan, pembiayaan, kewajiban dan larangan, sanksi administratif dan sanksi keperdataan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2021. \n 34 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan terhadap produktivitas usaha tani. Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 hektar, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Pengelolaan air irigasi meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi, dengan prioritas utama untuk kepentingan pertanian dan kebutuhan rumah tangga. Petani pemakai air membentuk P3A secara demokratis, yang dapat membentuk GP3A dan IP3A. Komisi Irigasi dibentuk untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dan rencana terkait irigasi. Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemutakhiran aset irigasi. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pengelolaan sistem irigasi, serta melakukan pemberdayaan masyarakat petani dan P3A/GP3A/IP3A. Pembiayaan pengelolaan sistem irigasi dapat berasal dari iuran anggota, bantuan yang tidak mengikat, dan usaha-usaha lain yang sah. Peraturan ini juga mengatur kewajiban dan larangan terkait pengelolaan irigasi, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 64 dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau keperdataan.\n2. Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, pembekuan izin, penyegelan, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin.\n3. Sanksi keperdataan berupa ganti kerugian.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 65 dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF OGAN KOMERING ILIR

REGIONAL REGULATION OF OGAN KOMERING ILIR REGENCY

NUMBER 2 OF 2021

CONCERNING

IRRIGATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF OGAN KOMERING ILIR,

\n\n \n \n

Considering:

that water and its sources, including the natural resources contained therein, are gifts from God Almighty that have versatile benefits and are needed by humans for all time, both in the economic, social and cultural fields;
that Irrigation as one of the supporting components for the success of agricultural development, has a very important and strategic role in increasing production in the agricultural sector;
that with the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the field of development and management of Irrigation systems is one of the authorities of the Region;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a26d4e0d-fde8-4cf6-b973-865eb20a455a","actionData","errors"]