[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a26d1b09-ceb9-42e1-b331-e44de6201710","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-03-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat","place_of_enactment","Pangkalan Bun","theme","Penyelenggaraan Ketenagakerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETENAGAKERJAAN
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2024/No.1, TLD No. 152
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;\r\nUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan;\r\nUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;\r\nUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Hubungan Nasional;\r\nUndang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\nUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;\r\nUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;\r\nUndang-Undang Nomor 14 tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah;\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;\r\nPeraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja;\r\nPeraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja;\r\nPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;\r\nPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;\r\nPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan;\r\nPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan;\r\nPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;\r\nPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;\r\n \n Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. Informasi Tenaga Kerja;\r\nb. Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;\r\nc. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;\r\nd. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);\r\ne. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;\r\nf. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);\r\ng. Alih Daya;\r\nh. Pengupahan; dan\r\ni. Pembinaan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024. \n 60 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan tenaga kerja secara optimal, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, dan memberikan pelayanan kepada pencari kerja.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pengelolaan informasi ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah, termasuk pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasan informasi. Perusahaan wajib melaporkan informasi lowongan pekerjaan dan penempatan kerja.
Penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi oleh LPK Pemerintah Daerah, LPK swasta, dan LPK Perusahaan. Pengusaha bertanggung jawab meningkatkan kompetensi pekerja. Pemagangan diatur sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja.
Penempatan tenaga kerja yang mengutamakan kompetensi dan keahlian, dengan prioritas pada tenaga kerja lokal. Perusahaan wajib menyusun perencanaan penggunaan tenaga kerja lokal dan mempekerjakan penyandang disabilitas.
Pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), termasuk kewajiban alih teknologi dan keahlian, pembayaran dana kompensasi, serta batasan jangka waktu kerja.
Pelaksanaan hubungan industrial melalui serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerja sama bipartit dan tripartit, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan.
Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Alih Daya, termasuk persyaratan perusahaan alih daya dan perlindungan hak pekerja/buruh.
Pengaturan pengupahan, termasuk upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, dan bentuk serta cara pengupahan.

\n","transitional_provisions","sanctions","Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 85 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KOTAWARINGIN BARAT
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOTAWARINGIN BARAT REGENCY
NUMBER 1 OF 2024
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF LABOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTAWARINGIN BARAT,

Considering:

that every citizen has the right to work and
a decent living for humanity as
mandated in the 1945 Constitution of the State
Republic of Indonesia;
that in the context of manpower development,
the Regional Government strives to improve the quality,
productivity, and welfare of labor in the Region
that is planned in order to realize industrial relations that are
harmonious, dynamic and fair in facing
the challenges of labor needs in the future
coming;
that to implement the provisions in the Law
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government,
the Regional Government has authority in
the field of labor which is one of the affairs
mandatory affairs delegated to the Region which includes
job training and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a26d1b09-ceb9-42e1-b331-e44de6201710","actionData","errors"]