[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a26a852a-bc2a-465d-bd25-9537fa668778","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Narkotika Nasional","short_title","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2024","number","10","year","2024","published_date","2024-12-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","00d57d96-b3b2-4b8c-8f36-c9b9d57941fc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional","short_name","Perka BNN","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"8d93edc9-b6a9-49ae-a45c-0a893339e1d5","Tata Kelola Proses Bisnis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Badan Narkotika Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Narkotika Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Manajemen Risiko - Badan Narkotika Nasional
2024
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional NO. 10, jdih.bnn.go.id: 14 hlm.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional TENTANG Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mendukung pencapaian kinerja tugas dan fungsi organisasi, perlu dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pengaturan mengenai manajemen risiko di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional sebagai bagian entitas manajemen risiko pembangunan nasional, perlu menyusun peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. \n Dasar hukum Perka BNN ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 35 Tahun 2009; PP Nomor 60 Tahun 2008; Perpres Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019; Perpres Nomor 39 Tahun 2023; Peraturan BNN Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BNN Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020; dan Peraturan BNN Nomor 7 Tahun 2020. \n Perka BNN ini mengatur mengenai Manajemen Risiko di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini terdiri atas: a. struktur penyelenggara Manajemen Risiko; b. proses Manajemen Risiko; c. sistem informasi Manajemen Risiko; dan d. budaya Risiko. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2024. \n Lampiran file: 41 Hal (batang tubuh hlm 1 sd 14 dan lampiran hlm 15 sd 41) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mengatur tentang manajemen risiko di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja serta efektivitas pengendalian intern melalui penerapan Manajemen Risiko. Peraturan ini mencakup struktur penyelenggara manajemen risiko yang terdiri dari Unit Pemilik Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan Unit Pengawas Intern. Unit Pemilik Risiko terbagi atas organisasi, Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya, Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama, Unit Kerja Mandiri, Unit Kerja Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis. Proses manajemen risiko meliputi penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, pemantauan risiko, serta informasi dan komunikasi risiko. Sistem informasi manajemen risiko merupakan sistem informasi terintegrasi berbasis aplikasi untuk membantu proses manajemen risiko. Budaya risiko diinisiasi oleh Pemilik Risiko dan diwujudkan dalam bentuk komitmen pimpinan, pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis, penyampaian informasi berkelanjutan, program pelatihan, kejelasan tugas, dan penghargaan terhadap ketepatan pengambilan risiko.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2024
ON
RISK MANAGEMENT
WITHIN THE NATIONAL NARCOTICS BOARD.

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to achieve effective, efficient, transparent and accountable state financial management and support the achievement of organizational duties and functions, it is necessary to control the implementation of government activities and regulations on risk management within the National Narcotics Board;
that the National Narcotics Board as part of the national development risk management entity, needs to prepare implementing regulations from the provisions of Article 29 of Presidential Regulation Number 39 of 2023 on National Development Risk Management;
that based on the considerations as referred to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a26a852a-bc2a-465d-bd25-9537fa668778","actionData","errors"]