[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a26a5e2b-38cf-4497-a779-97458e488a63","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 29 Tahun 2008 tentang PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN SERTA PENGELOLAAN HUTAN HAK/HUTAN RAKYAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 29 Tahun 2008","number","29","year","2008","published_date","2008-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una","place_of_enactment","Ampana","theme","PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN SERTA PENGELOLAAN HUTAN HAK/HUTAN RAKYAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hutan-pemanfaatan dan pemungutan serta pengelolaan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD.2008/No. 29
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN SERTA PENGELOLAAN HUTAN HAK/HUTAN RAKYAT
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sumber daya alam hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dikelola secara bijaksana dengan azas manfaat yang lestari sesuai dengan fungsinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan; Bahwa potensi sumber daya alam hutan maupun hutan hak/hutan rakyat di Daerah Kabupaten Tojo Una-Una memiliki arti penting baik dari aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya maupun aspek produksi hasil hutan sebagai sumber pendapatan masyarakat di sekitar hutan; Bahwa dalam rangka mendorong bergeraknya sektor kehutanan dengan dukungan ekonomi rakyat perlu pengakuan kepastian hukum pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan serta pengelolaan hutan hak/hutan rakyat; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan serta Pengelolaan Hutan Hak/Hutan Rakyat. \n UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 20 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 62 Tahun 1998; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kab. Tojo Una-Una No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Tojo Una-Una No. 10 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Serta Pengelolaan Hutan Hak/Hutan Rakyat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Azas dan Tujuan, Perizinan Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Pemanfaatan Kayu, Pengelolaan Hutan Hak/Hutan Rakyat, Pembinaan, Sanksi, Penyidikan, dan Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008. \n 16 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemanfaatan hutan, pemungutan hasil hutan, serta pengelolaan hutan hak/hutan rakyat di Kabupaten Tojo Una-Una. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan keberdayaan sumber daya hutan yang berkualitas tinggi, memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi yang optimal dan lestari, serta menjamin distribusi manfaat secara adil dan merata, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai jenis perizinan pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan yang dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan areal penggunaan lain (APL). Jenis-jenis izin yang diatur meliputi:

Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)
Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUP-K)
Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL)
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

Peraturan ini juga mengatur pengelolaan hutan hak/hutan rakyat, termasuk tata hutan hak/hutan rakyat, penyusunan rencana pengelolaan, dan pemanfaatan hutan hak/hutan rakyat. Pemanfaatan hutan hak/hutan rakyat dapat dilakukan melalui pemanfaatan kawasan hutan hak/hutan rakyat dan pemungutan kayu rakyat, yang memerlukan Izin Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR).

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pemegang izin, termasuk kewajiban membayar retribusi dan iuran, membuat laporan produksi, serta melaksanakan kegiatan pengamanan hutan. Selain itu, diatur pula mengenai pembinaan oleh Pemerintah Daerah dan sanksi bagi pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini.

","transitional_provisions","1. Penyelenggaraan perizinan Pemanfaatan Hutan, Pemungutan Hasil Hutan dan pemanfaatan hutan hak/ hutan rakyat dalam Wilayah Kabupaten Tojo Una Una baik terhadap izin yang telah diterbitkan sebelumnya oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun permohonan izin yang masih dalam proses segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemungutan Hasil Hutan dan Pemanfaatan Hutan Hak/Hutan Rakyat dapat dikenakan sanksi apabila:\n a. Tidak melaksanakan kegiatan secara nyata dilapangan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam izin; atau\n b. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat berwenang; atau\n c. Tidak membayar kewajiban finansiil dan atau pungutan lain yang sah dalam jangka waktu yang ditetapkan; atau\n d. Tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan tiga kali berturut-turut oleh Kepala Daerah atau pejabat berwenang.\n2. Perizinan yang telah dicabut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat diperbaharui kembali oleh pemegang izin.\n3. Pengenaan sanksi pelanggaran eksploitasi hutan yang dilakukan oleh pemegang izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
TOJO UNA-UNA REGENCY
YEAR 2008 NUMBER 29

REGIONAL REGULATION OF TOJO UNA-UNA REGENCY
NUMBER: 29 OF 2008
CONCERNING
FOREST UTILIZATION AND FOREST PRODUCT HARVESTING AND
MANAGEMENT OF PRIVATE FOREST/COMMUNITY FOREST

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TOJO UNA-UNA,

Considering:

that forest natural resources are a gift from God Almighty that needs to be managed wisely with the principle of sustainable benefits in accordance with its function for improving community welfare and sustainability;
that the potential of forest natural resources and private forest/community forest in the Tojo Una-Una Regency Area is important both from the aspect of conservation of biological natural resources and its ecosystem and the aspect of production of forest products as a source of income for communities around the forest;
that in order to encourage the movement of the forestry sector with the support of the people's

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a26a5e2b-38cf-4497-a779-97458e488a63","actionData","errors"]