[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a266d413-84e3-4cc9-af4b-c3b3fdbc555c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-10-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kaur","place_of_enactment","Kaur Selatan","theme","Kawasan Tanpa Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KAWASAN TANPA ROKOK
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 234
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:	\n \n Guna memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat perokok dan bukan perokok, karena asap rokok merupakan salah satu zat adiktif yang dapat membahayakan kesehatan manusia baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, perlu adanya pengaturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Kesehatan mewajibkan pemerintah daerah menetapkan kawasan tanpa asap rokok. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945\r\nUU NO 09 TAHUN 1967\r\nUU NO 08 TAHUN 1999\r\nUU NO 36 TAHUN 2009\r\nUU NO 23 TAHUN 2002\r\nUU NO 12 TAHUN 2011\r\nUU NO 23 TAHUN 2014\r\nPP NO 27 TAHUN 1983\r\nPP NO 19 TAHUN 2003\r\nPP NO 109 TAHUN 2012\r\nPeraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri NO 188/MENKES/PB/I/2011\r\nPERMENDAGRI NO 80 TAHUN 2015\r\n \n Melindungi kesehatan keluarga, perseorangan, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapa menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup baik langsung maupun tidak langsung. Setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat manusia. Setiap orang dilarang menjual rokok di KTR, kecuali di pasar, terminal, tempat wisata, pertokoan dan hotel. Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR. Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan KTR. Pelanggaran terhadap pelanggaran Perda ini dilakukan Penyifik PNS. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2016. \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok, baik perokok aktif maupun pasif, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Kabupaten Kaur. Latar belakangnya adalah bahwa asap rokok mengandung zat adiktif yang membahayakan kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan pemerintah daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan KTR di berbagai tempat, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat tersebut wajib menerapkan KTR dan dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok yang memenuhi persyaratan tertentu. Peraturan ini juga mengatur larangan menjual rokok di KTR, larangan menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun dan perempuan hamil, serta pengendalian iklan rokok. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengendalian iklan rokok pada media luar ruang dengan mencantumkan peringatan kesehatan dan penandaan usia.

\n\n

Selain itu, peraturan ini mengatur tentang sponsor rokok, peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR, pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR. Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan, yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada SKPD Pelaksana. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengaturan KTR di lingkungan masing-masing, penyampaian saran, dan pengawasan sosial.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.\n4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1) diberikan sanksi penghentian kegiatan.\n5. Pimpinan atau penanggung jawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan dan/atau peringatan tertulis.\n6. Setiap orang yang menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAUR
THE PROVINCE OF BENGKULU

REGIONAL REGULATION OF KAUR REGENCY
NUMBER: // YEAR 2016
on
SMOKE-FREE AREA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAUR,

Considering / Whereas :

that in a Preventive effort to provide health protection for smoking and non-smoking communities, because cigarette smoke is an addictive substance that can endanger human health both as active smokers and passive smokers, it is necessary to have regulations regarding Smoke-Free Areas;
that in connection with letter a, in line with the provisions of Article 115 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 on Health requiring the Regional Government to establish Smoke-Free Areas;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on Smoke-Free Areas;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 09 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a266d413-84e3-4cc9-af4b-c3b3fdbc555c","actionData","errors"]