[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2655ce4-8405-49a8-845a-19c762401902","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-06-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Barat","place_of_enactment","Meulaboh","theme","Pembangunan Kepemudaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
2022
Qanun NO. 4, LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 4, NOREG, QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (4/27/2022)
Qanun TENTANG Pembangunan Kepemudaan
ABSTRAK:	\n \n - bahwa dalam mewujudkan pemuda di Kabupaten Aceh Barat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan serta profesional, maka diperlukan dasar hukum Pembangunan Kepemudaan;\r\n\r\n- bahwa dalam mewujudkan pemuda di Kabupaten Aceh Barat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan serta profesional, maka diperlukan dasar hukum Pembangunan Kepemudaan \n pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang (Drt) Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Peratufan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 \n Qanun ini mengatur 69 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tugas, Wewenang Dan Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten, BAB III Peran, Tanggungjawab Dan Hak Pemuda, BAB IV Perencanaan Pembangunan Kepemudaan, BAB V Pembangunan Kepemudaan, BAB VI Kelembagaan, BAB VII Koordinasi, BAB VIII Prasaran dan Sarana, BAB IX Organisasi Kepemudaan, BAB X Penghargaan, BAB XI Kerjasama Dan Kemitraan, BAB XII Peran Pemerintahan Gampong, BAB XIII Peran Serta Masyarakat, BAB XIV Pembinaan Dan Pengawasan, BAB XV Pendanaan, BAB XVI Pencatatan Dan Pelaporan Organisasi Kepemudaan, BAB XVII Sanksi Administratif, BAB XVIII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2022. \n 35 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan. Pembangunan kepemudaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bertugas dan berwenang dalam penyelenggaraan kebijakan nasional di kabupaten serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan. Pemerintah kabupaten bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai karakteristik dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten berwenang menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan kabupaten, rencana strategis, melakukan kerjasama dan kemitraan, mengkoordinasikan program, merencanakan, melaksanakan, membina, mengawasi, menyediakan prasarana dan sarana, memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi kepemudaan, mengembangkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda, memberikan penghargaan, dan memberikan sanksi.

Pemuda berperan aktif sebagai penggerak pelaksanaan syariat Islam, kekuatan moral, kontrol sosial, dan pelopor perubahan. Pemuda bertanggung jawab menjaga tegaknya syariat Islam dan NKRI, memperkukuh persatuan dan kesatuan, melaksanakan konstitusi dan demokrasi, mencegah radikalisme dan terorisme, meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, menjaga keutuhan Aceh, melestarikan dan mengembangkan budaya Aceh, meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Aceh, dan meningkatkan kerjasama antar organisasi kepemudaan. Setiap pemuda berhak mendapatkan pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan, akses untuk pengembangan diri, kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan publik, perlindungan dan advokasi hukum, akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan, dan kesempatan bagi perempuan dan disabilitas untuk berperan.

","transitional_provisions","sanctions","Organisasi Kepemudaan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penghapusan dari pencatatan apabila:\na. tidak melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;\nb. tidak melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.\nc. tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN OF WEST ACEH REGENCY
NUMBER 4 OF 2022
CONCERNING
YOUTH DEVELOPMENT
LAW SECTION OF THE REGIONAL SECRETARIAT
WEST ACEH REGENCY
2022

REGENT OF WEST ACEH
ACEH PROVINCE

QANUN OF WEST ACEH REGENCY
NUMBER 4 OF 2022
CONCERNING
YOUTH DEVELOPMENT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2655ce4-8405-49a8-845a-19c762401902","actionData","errors"]