[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a263c6f0-cfa1-492e-91f1-f12ca165fce3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Tera dan Atau Tera Ulang, Alat Ukur Takar, Timbangan, dan Perlengkapan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2002","number","6","year","2002","published_date","2002-05-30","effective_date","2002-05-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Tera dan Atau Tera Ulang, Alat Ukur Takar, Timbangan, dan Perlengkapan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pelayanan
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2002/32 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tera dan Atau Tera Ulang, Alat Ukur Takar, Timbangan, dan Perlengkapan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan keberhasilan\r\npelaksanaan pembangunan, pelayanan dan perlindungan Masyarakat sebagaimana diamanatkan dalain Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tera dan atau tera ulang, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;\r\nb. Bahwa untuk pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah; \n Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 \n BAB I KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II TERA DAN ATAU TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPAN;\r\nBAB III TATA CARA PENERAPAN;\r\nBAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI;\r\nBAB V STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETIBUSI;\r\nBAB VI TATA CARA PUNGUTAN DAN PENYETORAN;\r\nBAB VII KADALUWARSA PENAGIHAN;\r\nBAB VII PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI;\r\nBAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;\r\nBAB X KETENTUAN PENYIDIKAN;\r\nBAB XI KETENTUAN PIDANA;\r\nBAB XII KETENTUAN PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2002. \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);\n2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);\n3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);\n4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pem-bebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);\n11. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;\n12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah;\n13. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Latar belakangnya adalah penyerahan pengelolaan laboratorium kemetrologian kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan teknis kemetrologian dan perlindungan masyarakat dalam penggunaan UTTP. Retribusi dipungut atas pelayanan tera dan tera ulang sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pelayanan kemetrologian. Struktur tarif retribusi bersifat proporsional berdasarkan jumlah pengujian dan pelayanan. Tata cara pungutan dan penyetoran retribusi dilakukan melalui bendaharawan penerima, dengan sanksi denda 2% per bulan keterlambatan. Hasil retribusi dibagi dengan 70% untuk pemerintah provinsi dan 30% untuk pemerintah kabupaten/kota. Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pungutan retribusi secara teknis fungsional, sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengadaan pungutan secara teknis operasional.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

Law Number 18 of 1997 on Regional Taxes and Regional Retribution (State Gazette of 1997 Number 41, Supplement to State Gazette Number 3685);

Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (State Gazette of 1999 Number 42, Supplement to State Gazette Number 3821);

Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government (State Gazette of 1999 Number 90, Supplement to State Gazette Number 3839);

Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 Concerning Regional Taxes and Regional Retribution (State Gazette of 2000 Number 246, Supplement to State Gazette Number 4048);

Government Regulation Number 2 of 1985 concerning Mandatory and Exemption for Initial Stamping and/or Restamping and the requirements for measuring instruments, scales and their equipment (State Gazette of 1985 Number 5, Supplement to State Gazette Number 3283);

Government Regulation Number 2 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a263c6f0-cfa1-492e-91f1-f12ca165fce3","actionData","errors"]